Unit 5 dari 12, sekitar 30 menit
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanah adalah kegiatan pemerintah mengumpulkan, mengolah, membukukan, dan menyajikan data tentang bidang tanah serta memberikan surat tanda bukti hak. Tujuan utamanya kepastian hukum. Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi sistem publikasinya negatif: negara tidak menjamin kebenaran data. Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 menambahkan perlindungan bagi pemegang sertifikat beritikad baik yang menguasai tanah secara nyata, dengan batas lima tahun untuk mengajukan keberatan atau gugatan. PP 18/2021 membuka pendaftaran tanah secara elektronik.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tujuan, objek, dan kegiatan pendaftaran tanah menurut UUPA, PP 24/1997, dan PP 18/2021.
- Menguraikan kekuatan pembuktian sertifikat dan sistem publikasi negatif yang dianut hukum tanah nasional.
- Menerapkan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 pada sengketa kepemilikan dengan sertifikat.
Yang dibahas
- Tujuan dan landasan pendaftaran tanah
- Jenis kegiatan dan produk pendaftaran
- Sertifikat dan kekuatan pembuktiannya
- Sistem publikasi negatif
- Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997
- Pendaftaran elektronik dan alat bukti lama
- Contoh kasus: Dua pihak mengaku pemilik
Contoh soal
Manakah yang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah menurut penjelasan Pasal 3 PP 24/1997?
- A. Menambah pendapatan negara dari pajak bumi.
- B. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak.
- C. Membatasi pemilikan tanah hanya pada warga negara tertentu.
- D. Menggantikan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Penambahan pendapatan bukan tujuan yang disebut Pasal 3.
- B. Benar
- Benar. Itu tujuan utama yang diperintahkan Pasal 19 UUPA.
- C. Kurang tepat
- Salah. Pembatasan subjek diatur dalam ketentuan hak, bukan tujuan pendaftaran.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pendaftaran tidak menggantikan pengadilan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pendaftaran tanah
- Kegiatan pemerintah mengumpulkan, mengolah, membukukan, dan menyajikan data bidang tanah serta memberikan surat tanda bukti hak.
- Data fisik
- Keterangan tentang letak, batas, dan luas bidang tanah serta bangunan di atasnya.
- Data yuridis
- Keterangan tentang status hukum tanah, pemegang hak, dan beban yang membebaninya.
- Buku tanah
- Dokumen daftar yang memuat data yuridis dan data fisik objek pendaftaran yang sudah ada haknya.
- Sertifikat
- Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Sistem publikasi negatif
- Sistem yang tidak menjamin kebenaran data terdaftar sehingga data dapat dibantah dengan bukti.
- Rechtsverwerking
- Hilangnya hak menuntut karena lama membiarkan tanah dikuasai orang lain dengan itikad baik.
Dasar hukum
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 23, 38
- PP 24/1997 Pendaftaran Tanah: Pasal 1, 3, 31, 32
- PP 18/2021 Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Sarusun, Pendaftaran Tanah: Pasal 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 89, 95, 104
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.