Unit 6 dari 12, sekitar 30 menit
Peralihan dan pembebanan hak
Hak atas tanah dapat beralih karena peristiwa hukum, misalnya pewarisan, dan dialihkan karena perbuatan hukum, misalnya jual beli. Peralihan karena perbuatan hukum hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT, dengan pengecualian lelang. Hak atas tanah juga dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan. Hak itu lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan, memberi kedudukan diutamakan bagi kreditor, mengikuti objeknya, dan dapat dieksekusi tanpa gugatan karena sertifikatnya berkekuatan eksekutorial.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perbedaan peralihan hak karena perbuatan hukum dan karena peristiwa hukum serta kewajiban mendaftarkannya.
- Menguraikan syarat jual beli tanah di hadapan PPAT dan akibat hukum akta PPAT.
- Menerapkan ketentuan lahirnya, isi, dan eksekusi hak tanggungan menurut UU 4/1996.
Yang dibahas
- Peralihan hak karena perbuatan dan peristiwa hukum
- Jual beli tanah menurut hukum tanah nasional
- Akta PPAT sebagai syarat pendaftaran
- Hak tanggungan dan sifat-sifatnya
- Lahirnya hak tanggungan
- Eksekusi dan perlindungan para pihak
- Contoh kasus: Rumah yang dijual dan dijaminkan
Contoh soal
Pak Doni meninggal dan hak milik atas tanahnya berpindah kepada anaknya karena pewarisan. Bagaimana sifat peralihan itu?
- A. Dialihkan karena perbuatan hukum berupa jual beli.
- B. Beralih karena peristiwa hukum yang harus dicatat dalam buku tanah.
- C. Tidak perlu dicatat karena terjadi dengan sendirinya.
- D. Batal karena hukum jika ahli waris belum dewasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pewarisan bukan jual beli.
- B. Benar
- Benar. Pewarisan adalah peristiwa hukum yang tetap perlu didaftarkan.
- C. Kurang tepat
- Salah. Peralihan karena pewarisan tetap wajib didaftarkan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Tidak ada ketentuan batal semacam itu.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- PPAT
- Pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta tanah tertentu, termasuk akta jual beli dan akta pemberian hak tanggungan.
- Hak tanggungan
- Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditor.
- APHT
- Akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu.
- SKMHT
- Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dengan akta notaris atau PPAT.
- Titel eksekutorial
- Kekuatan sertifikat hak tanggungan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Droit de suite
- Sifat hak jaminan yang tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun.
Dasar hukum
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 20, 23, 25, 33, 39
- PP 24/1997 Pendaftaran Tanah: Pasal 37, 38, 1
- PP 18/2021 Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Sarusun, Pendaftaran Tanah: Pasal 86, 89, 90, 92
- UU 4/1996 Hak Tanggungan: Pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.