Pasal 13 UU 3/2026 Pelindungan Saksi dan Korban

Bunyi pasal

(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Korban sebagai bagian dari Dana Abadi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Pengelolaan Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh LPSK. (4) Sumber Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bagi hasil dari penerimaan negara bukan pajak penegakan hukum; d. denda pidana; e. hasil pengelolaan barang rampasan; f. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan; g. hibah; h. filantropi; i. pendapatan investasi; dan/atau j. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (6) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. transparan; b. nondiskriminasi; c. efisien; d. efektif; e. proporsional; dan f. akuntabel. (7) Dana Abadi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan untuk dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini