Pasal 82 UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan

Bunyi pasal

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah; c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini