Pasal 100E UU 4/2026 perubahan P2SK

Bunyi pasal

(1) Penetapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), harus memenuhi persyaratan: a. mengembalikan keuntungan yang diperoleh; b. mengembalikan kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah; dan c. membayar ganti rugi kepada korban. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan untuk tidak menetapkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Setelah pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti ke tahap penyelidikan. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah melimpahkan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. 68. Ketentuan Pasal 101 pada angka 41 dalam Pasal 22 dihapus. 69. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima pada Bab V, disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini