Pasal 36 UU 4/2026 perubahan P2SK

Bunyi pasal

(1) Untuk penetapan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerlukan perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran pada tahun berjalan, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR. (3) Dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan DPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar anggaran tahun sebelumnya. 39. Ketentuan Pasal 37 pada angka 15 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai pungutan. (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini wajib membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek pajak penghasilan. (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan: a. hasil pungutan dapat digunakan sebagai atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan untuk meningkatkan kualitas layanan; dan b. dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya. (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan. (6) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan periode pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata kelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 40. Di antara angka 16 dan angka 17 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut: 16a. Di antara Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini