Pasal 12 UU 4/2026 perubahan P2SK

Bunyi pasal

DPR memilih calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. 7c. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia. (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan. 7d. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. (3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 34. Ketentuan Pasal 17 pada angka 9 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: # PRESIDEN a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. dihapus; d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut; e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j; g. tidak lagi menjadi pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k; h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya; i. melanggar kode etik; j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau k. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. 35. Di antara angka 9 dan angka 10 dalam Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b sehingga berbunyi sebagai berikut: 9a. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini