Pasal 20 UU 4/2026 perubahan P2SK
Bunyi pasal
(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
(3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.
(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah peserta program penjaminan polis ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam resolusi dan tidak diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mencairkan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk digunakan dalam resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dimaksud.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
75. Ketentuan Pasal 53 pada angka 19 dalam Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
76. Ketentuan Pasal 72A pada angka 23 dalam Pasal 52 dihapus.
77. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang menjadi korban meninggal dunia, luka-luka, dan/atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh dan/atau melibatkan alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau ahli warisnya, diberikan ganti kerugian yang bersumber dari Dana sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah.
78. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis.
(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajibannya akibat mengalami kesulitan keuangan.
(3) Program penjaminan polis dapat menggunakan Prinsip Syariah.
79. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta program penjaminan polis wajib:
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan perubahannya;
2. salinan dokumen perizinan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
3. surat pernyataan dari masing-masing Pengendali dan anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, yang memuat:
a) komitmen dan kesediaan masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali atau yang setara dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
b) kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
c) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
b. membayar iuran awal kepesertaan;
c. membayar iuran berkala penjaminan;
d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
e. menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan polis;
f. menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
g. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program penjaminan polis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
80. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu.
(2) Program asuransi sosial dan program asuransi wajib dikecualikan dari program penjaminan polis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian program asuransi sosial dan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
81. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan:
a. pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara;
b. pembayaran atas selisih kurang antara nilai aset dan/atau kewajiban yang dialihkan sebagai akibat dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. pembayaran klaim penjaminan terhadap klaim polis asuransi;
d. pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
e. pengelolaan kontrak polis asuransi dan penghentian penerbitan polis asuransi baru.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
82. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan setiap penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengawasan normal;
b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan; dan
c. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(3) Pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan kewenangan berupa:
a. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
b. memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
c. membatasi kegiatan usaha tertentu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah,
Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan:
a. uji tuntas untuk mengetahui kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara keseluruhan;
b. penjajakan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
c. penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(5) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyehatan untuk:
a. menjaga kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah secara materiil; dan
b. mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(7) Setelah Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan langkah persiapan pelaksanaan program penjaminan polis.
(8) Dalam melakukan langkah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan data dan informasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(10) Mekanisme pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jenis, bentuk, dan tata cara pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
83. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 90A, Pasal 90B, Pasal 90C, Pasal 90D, Pasal 90E, dan Pasal 90F sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal berdasarkan:
a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
b. hasil penilaian kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dari hasil koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, ditemukan potensi permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
(2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan;
b. mengalihkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, peserta, kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
c. melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan; dan
d. melakukan wewenang lain.
(2) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
(2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima dan/atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya.
(5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan menjalankan aktivitas usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Dalam pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
b. modal disetor sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; dan
c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian perseroan terbatas.
(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. susunan organisasi; dan
b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara melakukan kegiatan usaha dan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota dewan komisaris dan calon direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi.
(8) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda terkait kewajiban permodalan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk jangka waktu tertentu.
(9) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau pihak lain atau mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara berjalan dan/atau terdapat investor.
(3) Penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
(4) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara.
(5) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara, pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90D ayat (9) menjadi biaya penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(6) Pihak yang membeli saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara harus melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban permodalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi utama dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah perantara telah berjalan dan/atau terdapat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima, yang merupakan emiten atau perusahaan publik, dan diperintahkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk:
a. melakukan penambahan modal disetor; dan/atau
b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau
2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,
dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai hak memesan terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
(2) Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pengendali baru dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dimaksud, tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender wajib.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi pihak lain yang diperintahkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pengambilalihan pengendalian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.
(4) Dalam penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah Lembaga Penjamin Simpanan kepada kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
84. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
85. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan mengenai perpajakan penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
86. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Terhitung sejak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seluruh hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk korporasi atau Usaha Bersama beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
87. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada para kreditur dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
d. pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan termasuk biaya yang dibayarkan dalam rangka pengalihan seluruh dan/atau sebagian aset dan kewajiban kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah penerima atau Perusahaan Asuransi Syariah perantara dan biaya pengembalian hak kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
e. kewajiban
e. kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan atas dukungan finansial (financial assistance) yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;
f. pajak yang terutang;
g. bagian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dibayarkan penjaminannya dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang tidak dijamin; dan
h. hak dari kreditur lainnya.
(2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
(3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Dalam hal seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama.
(5) Dalam hal seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah terhadap pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama yang terbukti menyebabkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya.
88. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 101A, Pasal 101B, dan Pasal 101C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101A, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
(4) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
(8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(9) Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.
(1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101B ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan.
(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(4) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
(5) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(6) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak memori kasasi diterima oleh panitera.
(7) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
(8) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak memori kasasi disampaikan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Sidang pemeriksaan dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.
(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.
(13) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Seluruh dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan program penjaminan polis merupakan biaya penanganan penjaminan polis bagi Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Dalam hal terdapat selisih kurang antara biaya penanganan penjaminan polis dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan, selisih kurang tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara.
(3) Dalam hal terdapat selisih lebih antara dana atau biaya yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penambahan kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
90. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.