Pasal 155 UU 7/2017 Pemilu
Bunyi pasal
(1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
(4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU;
b. 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
(5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.
(6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.