Contoh soal Hukum Laut Internasional

11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Pandangan Hugo Grotius tentang laut dikenal sebagai...

    1. A. mare clausum, yang membela penguasaan negara atas laut.
    2. B. doktrin tembakan meriam, yang menentukan lebar laut teritorial.
    3. C. mare liberum, yang menegaskan bahwa laut terbuka bagi semua bangsa.
    4. D. asas negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Mare clausum adalah pandangan John Selden, bukan Grotius.
    B. Kurang tepat
    Doktrin meriam menjelaskan lebar laut teritorial, bukan karya Grotius.
    C. Benar
    Grotius menulis Mare Liberum untuk membela kebebasan pelayaran.
    D. Kurang tepat
    Asas negara kepulauan baru muncul pada abad ke-20 lewat Deklarasi Djuanda.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  2. Soal 2

    Deklarasi Djuanda diumumkan pada...

    1. A. 17 Agustus 1945.
    2. B. 10 Desember 1982.
    3. C. 13 Desember 1957.
    4. D. 16 November 1994.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu tanggal proklamasi kemerdekaan.
    B. Kurang tepat
    Itu tanggal UNCLOS dibuka untuk ditandatangani di Montego Bay.
    C. Benar
    Tanggal Deklarasi Djuanda yang diperingati sebagai Hari Nusantara.
    D. Kurang tepat
    Itu tanggal mulai berlakunya UNCLOS.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  3. Soal 3

    Naskah UNCLOS 1982 dihasilkan oleh...

    1. A. Konferensi Jenewa 1958.
    2. B. Konferensi Bandung 1955.
    3. C. Konferensi Hukum Laut Ketiga (1973–1982).
    4. D. Sidang Mahkamah Internasional 1951.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Jenewa menghasilkan empat konvensi, bukan UNCLOS 1982.
    B. Kurang tepat
    Konferensi Bandung bukan konferensi hukum laut.
    C. Benar
    Konferensi itu menyetujui naskahnya pada 1982, lalu konvensi dibuka untuk ditandatangani di Montego Bay.
    D. Kurang tepat
    Sidang itu menyangkut perkara perikanan, bukan konvensi.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  4. Soal 4

    Menurut Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014, kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan...

    1. A. mengalahkan Konvensi 1982.
    2. B. tunduk pada peraturan perundang-undangan, Konvensi 1982, dan hukum internasional terkait.
    3. C. hanya berlaku di perairan pedalaman.
    4. D. ditentukan pemerintah daerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014 menyatakan tunduk pada konvensi.
    B. Benar
    Itulah rumusan ayat (3) Pasal 5 UU 32/2014.
    C. Kurang tepat
    Pasal 5 ayat (2) UU 32/2014 mencakup beberapa jenis perairan.
    D. Kurang tepat
    Penentuan tidak berada pada pemerintah daerah.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  5. Soal 5

    UU 17/1985 adalah undang-undang yang...

    1. A. mengatur zona ekonomi eksklusif Indonesia.
    2. B. mencabut Deklarasi Djuanda.
    3. C. mengesahkan UNCLOS.
    4. D. menetapkan garis pangkal kepulauan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Zona itu dirinci di naskah konvensi dan aturan nasional lain.
    B. Kurang tepat
    Tidak ada pencabutan semacam itu.
    C. Benar
    Pasal 1 UU 17/1985 mengesahkan konvensi itu.
    D. Kurang tepat
    Garis pangkal ditetapkan melalui aturan lain.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  6. Soal 6

    Zona yang termasuk wilayah yurisdiksi menurut Pasal 7 ayat (2) UU 32/2014 adalah...

    1. A. perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
    2. B. zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
    3. C. laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.
    4. D. hanya zona ekonomi eksklusif.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu adalah wilayah perairan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 32/2014.
    B. Benar
    Itulah rumusan ayat (2) Pasal 7 UU 32/2014.
    C. Kurang tepat
    Itu bukan wilayah yurisdiksi menurut Pasal 6 UU 32/2014.
    D. Kurang tepat
    Pasal 7 ayat (2) UU 32/2014 menyebut tiga zona.

    Dibahas di unit Sejarah dan UNCLOS 1982.

  7. Soal 7

    Apa yang membedakan laut teritorial dari perairan pedalaman dalam hal kapal asing?

    1. A. Di laut teritorial negara tidak berdaulat, sedangkan di perairan pedalaman berdaulat.
    2. B. Di laut teritorial kapal asing menikmati hak lintas damai, sedangkan di perairan pedalaman tidak ada hak lintas otomatis.
    3. C. Laut teritorial lebih luas dari zona ekonomi eksklusif.
    4. D. Di perairan pedalaman kapal asing bebas menangkap ikan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Negara berdaulat di keduanya, termasuk di laut teritorial.
    B. Benar
    Hak lintas damai adalah pengecualian atas kedaulatan di laut teritorial.
    C. Kurang tepat
    Zona ekonomi eksklusif jauh lebih luas, sampai 200 mil laut.
    D. Kurang tepat
    Menangkap ikan di perairan pedalaman tunduk pada hukum negara pantai.

    Dibahas di unit Zona maritim.

  8. Soal 8

    Mengapa Amerika Serikat bukan negara kepulauan walaupun memiliki Kepulauan Hawaii?

    1. A. Karena Kepulauan Hawaii bukan kepulauan.
    2. B. Karena negara kepulauan harus seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan.
    3. C. Karena Amerika Serikat belum meratifikasi konvensi.
    4. D. Karena negara kepulauan hanya negara di Asia Tenggara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hawaii adalah gugusan pulau, tetapi bukan seluruh negara.
    B. Benar
    Amerika Serikat sebagian besar terdiri atas daratan benua.
    C. Kurang tepat
    Alasan ratifikasi tidak menjawab soal definisi.
    D. Kurang tepat
    Definisinya tidak dibatasi kawasan.

    Dibahas di unit Negara kepulauan.

  9. Soal 9

    Mengapa Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014 penting untuk memahami kedaulatan Indonesia di laut?

    1. A. Karena pasal itu menyatakan UNCLOS tidak berlaku di perairan Indonesia.
    2. B. Karena pasal itu menunjukkan kedaulatan di laut dijalankan dengan tunduk pada UNCLOS dan hukum internasional.
    3. C. Karena pasal itu menggantikan seluruh isi UNCLOS dengan aturan nasional.
    4. D. Karena pasal itu menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 24 mil laut.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014 justru menyebut UNCLOS sebagai salah satu pembatas pelaksanaan kedaulatan.
    B. Benar
    Benar. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dilepaskan dari konvensi yang telah disahkan.
    C. Kurang tepat
    Salah. Undang-undang nasional menjabarkan konvensi, bukan menggantikannya.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pasal 5 ayat (3) UU 32/2014 tidak mengatur lebar laut teritorial, dan angka 24 mil laut adalah batas zona tambahan.

    Dibahas di unit Hukum laut nasional.

  10. Soal 10

    Dalam keadaan apa batas maritim perlu ditetapkan dengan negara lain?

    1. A. Ketika sebuah negara ingin memperluas zonanya ke laut lepas.
    2. B. Ketika zona dua negara saling tumpang-tindih karena pantainya berhadapan atau berdampingan.
    3. C. Ketika sebuah negara baru mengumumkan garis pangkal di laut lepas.
    4. D. Ketika kapal asing melakukan lintas damai.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Perluasan ke laut lepas bukan soal tumpang-tindih dengan negara tetangga.
    B. Benar
    Benar. Tumpang-tindih itu harus dibagi oleh garis batas.
    C. Kurang tepat
    Salah. Pengumuman garis pangkal tidak menimbulkan tumpang-tindih dengan negara lain.
    D. Kurang tepat
    Salah. Lintas damai adalah soal hak lintas, bukan soal batas.

    Dibahas di unit Delimitasi batas maritim.

  11. Soal 11

    Apa langkah yang pertama diharapkan dari negara yang bersengketa menurut Bagian XV UNCLOS?

    1. A. Langsung menggugat ke ITLOS tanpa berunding.
    2. B. Bertukar pandangan dan mencari penyelesaian damai dengan cara yang disepakati.
    3. C. Mengirim kapal perang ke wilayah sengketa.
    4. D. Menunggu sampai satu pihak menyerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Konvensi meminta para pihak bertukar pandangan lebih dulu.
    B. Benar
    Benar. Pasal 280 dan 283 UNCLOS menekankan jalur damai terlebih dahulu.
    C. Kurang tepat
    Salah. Penggunaan kekuatan bertentangan dengan kewajiban penyelesaian damai.
    D. Kurang tepat
    Salah. Konvensi tidak mengenal penyelesaian dengan menunggu pihak menyerah.

    Dibahas di unit Penyelesaian sengketa.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama