Contoh soal Hukum Pajak

15 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Manakah unsur yang membedakan pajak dari harga yang dibayar atas suatu barang atau jasa?

    1. A. Pajak dibayar secara sukarela sesuai kesepakatan.
    2. B. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayarannya.
    3. C. Pajak hanya dapat dipungut dari badan, bukan orang pribadi.
    4. D. Pajak hanya sah bila ada surat ketetapan pajak lebih dulu.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
    B. Benar
    Benar. Itu unsur dalam Pasal 1 angka 1 UU 6/1983.
    C. Kurang tepat
    Salah. Pasal 1 angka 1 UU 6/1983 menyebut orang pribadi atau badan.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pasal 12 ayat (1) UU 6/1983 menyatakan kewajiban membayar tidak menggantung pada surat ketetapan.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  2. Soal 2

    Pernyataan manakah yang tepat tentang bunyi Pasal 23A UUD 1945?

    1. A. Pajak diatur dengan peraturan pemerintah.
    2. B. Pajak dan pungutan memaksa lainnya untuk kebutuhan negara dituangkan dalam undang-undang.
    3. C. Pajak diatur dengan peraturan daerah di setiap provinsi.
    4. D. Hanya bea masuk yang diatur dengan undang-undang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 23A UUD 1945 menyebut undang-undang.
    B. Benar
    Benar. Itu isi pasal.
    C. Kurang tepat
    Salah. Pasal 23A UUD 1945 menyebut undang-undang.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pasal 23A UUD 1945 memuat pajak dan pungutan lain.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  3. Soal 3

    Fungsi pajak manakah yang tampak pada Pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 yang menyebut pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah?

    1. A. Fungsi regulerend.
    2. B. Fungsi budgetair.
    3. C. Fungsi redistribusi saja.
    4. D. Fungsi retribusi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 menggambarkan sumber penerimaan.
    B. Benar
    Benar. Pajak menjadi sumber pendapatan negara.
    C. Kurang tepat
    Salah. Pasal 11 ayat (3) UU 17/2003 tidak berbicara tentang pemerataan.
    D. Kurang tepat
    Salah. Retribusi memiliki imbalan langsung.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  4. Soal 4

    Menurut Adam Smith, apa maksud asas kepastian (certainty)?

    1. A. Pajak harus sama untuk semua orang tanpa melihat penghasilan.
    2. B. Biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasilnya.
    3. C. Jumlah, waktu, dan cara pembayaran pajak jelas bagi wajib pajak.
    4. D. Pajak dipungut pada saat yang menyenangkan wajib pajak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Itu bukan maksud asas kepastian.
    B. Kurang tepat
    Salah. Itu asas ekonomi.
    C. Benar
    Benar. Itulah maksud kepastian.
    D. Kurang tepat
    Salah. Itu asas kenyamanan.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  5. Soal 5

    Seorang penulis menyatakan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga sebagai bakti kepada negara karena negara adalah wadah kehidupan bersama. Teori apa yang ia pakai?

    1. A. Teori asuransi.
    2. B. Teori daya pikul.
    3. C. Teori bakti.
    4. D. Teori kepentingan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Teori asuransi memandang pajak sebagai premi.
    B. Kurang tepat
    Salah. Teori itu membagi beban menurut kemampuan.
    C. Benar
    Benar. Dasarnya hubungan warga dan negara.
    D. Kurang tepat
    Salah. Teori itu membagi beban menurut kepentingan.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  6. Soal 6

    Pungutan daerah manakah yang paling tepat disebut pajak daerah menurut Pasal 1 angka 21 UU 1/2022?

    1. A. Biaya yang dibayar pemohon untuk izin khusus yang diterbitkan untuknya.
    2. B. Pungutan berdasarkan surat edaran kepala daerah tanpa undang-undang.
    3. C. Kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan langsung.
    4. D. Sumbangan sukarela warga untuk pembangunan desa.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Itu retribusi.
    B. Kurang tepat
    Salah. Pajak harus berdasarkan undang-undang.
    C. Benar
    Benar. Itu rumusan pasal.
    D. Kurang tepat
    Salah. Sukarela bukan pajak.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dasar konstitusional.

  7. Soal 7

    Manakah pertanyaan yang dijawab oleh hukum pajak materiil?

    1. A. Sampai kapan laporan tahunan boleh disampaikan.
    2. B. Apakah penghasilan tertentu merupakan objek pajak dan berapa tarifnya.
    3. C. Siapa yang berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak.
    4. D. Bagaimana tata cara mengajukan keberatan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Tenggat laporan adalah norma tata cara, yaitu hukum formil.
    B. Benar
    Benar. Objek dan tarif adalah isi kewajiban, yaitu norma materiil.
    C. Kurang tepat
    Salah. Kewenangan penetapan adalah norma formil.
    D. Kurang tepat
    Salah. Prosedur keberatan adalah norma formil.

    Dibahas di unit Hukum pajak materiil dan formil.

  8. Soal 8

    Apa akibat bila seorang wajib pajak tidak mendaftar dan NPWP-nya diterbitkan secara jabatan?

    1. A. Kewajiban perpajakannya baru dihitung sejak NPWP diterbitkan.
    2. B. Kewajibannya dihitung sejak syarat terpenuhi, paling lama lima tahun sebelum NPWP diterbitkan.
    3. C. Ia dibebaskan dari pajak yang terutang sebelumnya.
    4. D. Kewajibannya hanya berlaku bila ia melapor sendiri.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 2 ayat (4a) UU 6/1983 menghitungnya sejak syarat terpenuhi.
    B. Benar
    Benar. Itu bunyi Pasal 2 ayat (4a) UU 6/1983.
    C. Kurang tepat
    Salah. Tidak ada pembebasan semacam itu.
    D. Kurang tepat
    Salah. Penerbitan jabatan justru karena ia tidak mendaftar.

    Dibahas di unit Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

  9. Soal 9

    Seorang warga negara asing berada di Indonesia 200 hari dalam 12 bulan dan tidak berniat menetap. Bagaimana statusnya menurut Pasal 2 ayat (3) huruf a UU 7/1983?

    1. A. Subjek pajak luar negeri, karena bukan warga negara Indonesia.
    2. B. Subjek pajak dalam negeri, karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
    3. C. Bukan subjek pajak, karena tidak berniat bertempat tinggal.
    4. D. Subjek pajak luar negeri, karena hari di Indonesia tidak berturut-turut.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Kewarganegaraan bukan penentu status subjek pajak.
    B. Benar
    Benar. Itu salah satu dari tiga syarat alternatif dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a UU 7/1983.
    C. Kurang tepat
    Salah. Niat hanya salah satu syarat; lamanya berada di Indonesia sudah cukup.
    D. Kurang tepat
    Salah. Hari tidak harus berturut-turut; yang dihitung adalah jumlah harinya dalam 12 bulan.

    Dibahas di unit Pajak penghasilan.

  10. Soal 10

    PT Mebel Jati memberikan satu lemari kepada pelanggan setia secara cuma-cuma sebagai hadiah. Bagaimana perlakuannya menurut Pasal 1A ayat (1) UU 8/1983?

    1. A. Bukan penyerahan karena tidak ada pembayaran.
    2. B. Bukan penyerahan karena barangnya diberikan kepada pelanggan, bukan dijual.
    3. C. Termasuk penyerahan Barang Kena Pajak karena pemberian cuma-cuma.
    4. D. Termasuk ekspor Barang Kena Pajak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pemberian cuma-cuma disebut sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.
    B. Kurang tepat
    Salah. Pasal 1A ayat (1) UU 8/1983 tidak mensyaratkan jual beli.
    C. Benar
    Benar. Huruf d memasukkan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
    D. Kurang tepat
    Salah. Ekspor mensyaratkan pengeluaran barang dari daerah pabean.

    Dibahas di unit PPN dan PPnBM.

  11. Soal 11

    Kabupaten Cempaka mengatur dengan peraturan daerah pungutan wajib bulanan kepada pemilik toko tanpa layanan khusus apa pun. Bagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) UU 1/2022?

    1. A. Sah, karena peraturan daerah dapat mengatur pungutan apa pun.
    2. B. Sah, selama tarifnya di bawah 10 persen.
    3. C. Tidak sah, karena pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis dalam Pasal 4.
    4. D. Sah sebagai retribusi, karena dipungut tiap bulan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Daftar jenis pajak daerah bersifat tertutup.
    B. Kurang tepat
    Salah. Batas tarif tidak menggantikan syarat adanya jenis pajak dalam undang-undang.
    C. Benar
    Benar. Itu bunyi larangan Pasal 6 ayat (1) UU 1/2022.
    D. Kurang tepat
    Salah. Retribusi mensyaratkan jasa atau izin yang khusus diberikan.

    Dibahas di unit Pajak daerah dan retribusi.

  12. Soal 12

    Kontrak jasa bernilai Rp500.000.000 dan kontrak jasa bernilai Rp5.000.000 sama-sama berupa surat perjanjian. Bagaimana tarif Bea Meterainya menurut Pasal 5 UU 10/2020?

    1. A. Kontrak bernilai lebih besar dikenai tarif lebih tinggi.
    2. B. Kontrak bernilai kecil tidak pernah dikenai bea.
    3. C. Keduanya dikenai tarif tetap yang sama untuk tiap dokumen.
    4. D. Hanya kontrak yang ditandatangani notaris yang dikenai bea.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Tarif Bea Meterai berupa tarif tetap, bukan persentase.
    B. Kurang tepat
    Salah. Batas Rp5.000.000 hanya mengenai dokumen penerimaan uang atau pelunasan utang.
    C. Benar
    Benar. Pasal 5 UU 10/2020 menetapkan tarif tetap Rp10.000.
    D. Kurang tepat
    Salah. Surat perjanjian biasa juga objek menurut Pasal 3 ayat (2) huruf a.

    Dibahas di unit Bea meterai, kepabeanan, cukai (pengantar).

  13. Soal 13

    Wajib Pajak CV Laut Biru menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dan tidak membayarnya sampai lewat 40 hari dari jatuh tempo. Bagaimana bunganya dihitung menurut Pasal 19 UU KUP?

    1. A. Tidak ada bunga karena bunga hanya untuk SPT yang terlambat.
    2. B. Bunga dihitung per hari dan 40 hari berarti 40 hari bunga.
    3. C. Bunga dikenakan untuk dua bulan, karena bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
    4. D. Bunga dikenakan tetap 24 bulan sejak jatuh tempo.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 19 ayat (1) UU 6/1983 justru mengenakan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan.
    B. Kurang tepat
    Pasal 19 UU 6/1983 menghitung per bulan; bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
    C. Benar
    Empat puluh hari melewati satu bulan penuh dan masuk bulan kedua, sehingga dihitung dua bulan dengan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan.
    D. Kurang tepat
    Dua puluh empat bulan adalah batas paling lama, bukan jumlah tetap; bunga berhenti pada tanggal pembayaran atau penerbitan surat tagihan.

    Dibahas di unit Penagihan pajak.

  14. Soal 14

    PT Gunung Emas menerima surat keputusan keberatan yang menolak keberatannya atas ketetapan pajak. Upaya hukum langsung berikutnya adalah:

    1. A. Gugatan ke Pengadilan Negeri karena sengketa menyangkut utang.
    2. B. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
    3. C. Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan itu.
    4. D. Keberatan ulang kepada Direktur Jenderal Pajak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Sengketa pajak diperiksa Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri.
    B. Kurang tepat
    Peninjauan kembali baru terbuka setelah ada putusan Pengadilan Pajak.
    C. Benar
    Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002: dalam banding, Pengadilan Pajak memeriksa sengketa atas keputusan keberatan.
    D. Kurang tepat
    Keberatan sudah dipakai; keputusannya itulah yang dibanding.

    Dibahas di unit Sengketa pajak.

  15. Soal 15

    Toko Berkah terlambat membayar pajak dan dikenai bunga oleh kantor pajak, tanpa unsur penipuan. Menurut pembedaan Pasal 38 UU KUP dan Pasal 7 Perma 3/2025, perbuatan itu:

    1. A. Otomatis tindak pidana karena melanggar kewajiban perpajakan.
    2. B. Pelanggaran administratif yang dikenai sanksi administratif.
    3. C. Hanya dapat ditangani setelah proses pidana selesai.
    4. D. Tindak pidana karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Tidak semua pelanggaran adalah pidana; yang administratif dikenai sanksi administratif.
    B. Benar
    Pelanggaran yang menyangkut tindakan administrasi dikenai sanksi administrasi.
    C. Kurang tepat
    Pasal 7 ayat (2) Perma 3/2025 menyatakan penanganan administratif dan pidana bukan urutan proses.
    D. Kurang tepat
    Kerugian pendapatan negara saja tidak mengubah pelanggaran administratif menjadi pidana tanpa memenuhi rumusan pasal pidana.

    Dibahas di unit Pidana pajak dan pajak internasional.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama