Keputusan
Ketetapan tertulis badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibedakan UU 30/2014 dari tindakan, walaupun sebagai objek sengketa tata usaha negara maknanya diperluas sampai mencakup tindakan faktual.
Dari unit Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia.