Pengantar Hukum Indonesia
Setelah selesai, kamu mampu menjelaskan sejarah dan susunan tata hukum Indonesia, memetakan bidang-bidang hukum positif beserta sumber utamanya, dan menunjukkan modul lanjutan untuk setiap bidang.
10 unit · semester 1
Gratis untuk mulai. Masuk dengan akun Google.
Daftar unit
Unit 1
masa kolonial: asas konkordansi, penggolongan penduduk dan hukumnya (Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling); Aturan Peralihan UUD 1945 sebagai jembatan berlakunya hukum lama.
Masuk untuk mulaiUnit 2
Politik hukum dan pembangunan hukum nasional
kodifikasi dan unifikasi; arah pembangunan hukum dalam RPJPN. Rujukan: UU 59/2024.
Masuk untuk mulaiUnit 3
Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara
konstitusi, lembaga negara, tindakan pemerintahan. Pendalaman di M21 dan M23.
Masuk untuk mulaiUnit 4
pluralisme hukum perdata (KUHPerdata, adat, Islam); orang, keluarga, benda, perikatan, waris. Pendalaman di M08–M10.
Masuk untuk mulaiUnit 5
Gambaran hukum dagang dan bisnis
KUHD dan undang-undang bisnis di luar KUHD. Pendalaman di M11.
Masuk untuk mulaiUnit 6
Gambaran hukum pidana dan acara pidana
KUHP baru (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025). Pendalaman di M17 dan M36.
Masuk untuk mulaiUnit 8
Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan
MA dengan empat lingkungan peradilan, MK, dan KY. Rujukan: Pasal 24–24C UUD 1945; Pasal 18 dan 25 UU 48/2009.
Masuk untuk mulaiUnit 9
Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam
dari dualisme ke unifikasi hukum tanah; tempat hukum adat dan hukum Islam dalam tata hukum.
Masuk untuk mulaiUnit 10
Hukum internasional dalam tata hukum Indonesia
pengesahan perjanjian internasional; hukum perdata internasional. Pendalaman di M15 dan M32.
Masuk untuk mulai
Dasar hukum
- UUD 1945teks resmi ↗
- KUHPerdatateks resmi ↗
- KUHDteks resmi ↗
- HIRteks resmi ↗
- KUHAP (UU 20/2025)teks resmi ↗
- UU 14/1985 MAteks resmi ↗
- UU 5/2004 perubahan UU MAteks resmi ↗
- UU 3/2009 perubahan UU MAteks resmi ↗
- UU 24/2003 MKteks resmi ↗
- UU 22/2004 KYteks resmi ↗
- UU 18/2011 perubahan KYteks resmi ↗
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakimanteks resmi ↗
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturanteks resmi ↗
- UU 59/2024 RPJPN 2025–2045teks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.