Unit 7 dari 10, sekitar 35 menit

Gambaran hukum acara perdata

Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata materiil lewat pengadilan, sehingga orang tidak menghakimi sendiri. Sumber utamanya dua reglemen peninggalan kolonial: HIR untuk Jawa dan Madura, RBg untuk daerah lain. Keduanya dilengkapi KUHPerdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan Perma. Hakim perdata menunggu perkara dan bersikap pasif tentang luas sengketa, tetapi memimpin sidang dan wajib mendamaikan. Gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat, diawali mediasi, lalu jawab-menjawab dan pembuktian; siapa mendalilkan, ia membuktikan. Putusan dapat dilawan dengan verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, lalu dieksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Pendalamannya ada di mata kuliah Hukum Acara Perdata.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan fungsi hukum acara perdata dan sumber-sumbernya, termasuk pembagian wilayah berlakunya HIR dan RBg.
  • Menerapkan asas-asas hukum acara perdata, seperti hakim pasif, larangan ultra petita, dan pembagian beban pembuktian, pada kasus sederhana.
  • Menguraikan alur perkara perdata dari gugatan, mediasi, dan pembuktian sampai putusan, upaya hukum, dan eksekusi.

Yang dibahas

  1. Hukum perdata formil dan tugasnya
  2. Sumber hukum acara perdata: HIR, RBg, dan pelengkapnya
  3. Hakim menunggu, hakim pasif, dan kebenaran formil
  4. Terbuka untuk umum, mendengar kedua pihak, dan putusan beralasan
  5. Ke pengadilan mana dan bagaimana gugatan diajukan
  6. Perdamaian, jawab-menjawab, dan pembuktian
  7. Putusan, upaya hukum, dan eksekusi
  8. Contoh kasus: Tagihan semen di Balikpapan

Contoh soal

Dewi dan dua saudaranya sepakat tentang siapa saja ahli waris ayah mereka. Mereka hanya butuh pernyataan pengadilan untuk mengurus balik nama rumah. Bentuk apa yang tepat?

  1. A. Gugatan Dewi terhadap kedua saudaranya, karena pengadilan hanya dapat menjatuhkan putusan dalam gugatan.
  2. B. Permohonan, yang diakhiri dengan penetapan, karena tidak ada sengketa dan hanya ada pemohon.
  3. C. Laporan ke kantor pertanahan, karena pengadilan hanya memeriksa perkara yang mengandung sengketa.
  4. D. Gugatan terhadap kantor pertanahan, karena setiap perkara perdata harus mempunyai tergugat.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Tidak ada sengketa di antara mereka; menjadikan saudara sebagai tergugat menciptakan sengketa yang tidak ada.
B. Benar
Benar. Perkara voluntaria tidak mengandung sengketa, punya pemohon tanpa tergugat, dan diakhiri dengan penetapan.
C. Kurang tepat
Keliru. Hukum acara perdata juga mengatur tuntutan hak tanpa sengketa lewat permohonan.
D. Kurang tepat
Keliru. Permohonan tidak memerlukan tergugat; kantor pertanahan juga tidak bersengketa dengan mereka.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum acara perdata
Aturan tentang cara menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan, sejak gugatan diajukan sampai putusan dilaksanakan.
HIR
Reglemen hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri di Jawa dan Madura.
RBg
Reglemen hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri di luar Jawa dan Madura.
Permohonan
Tuntutan hak tanpa sengketa yang hanya punya pemohon dan diakhiri dengan penetapan.
Ultra petita
Putusan yang mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, yang dilarang dalam acara perdata.
Verstek
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang sudah dipanggil secara patut.
Akta perdamaian
Akta yang dibuat di persidangan atas perdamaian para pihak dan berkekuatan seperti putusan biasa.
Kasasi
Upaya hukum ke Mahkamah Agung yang menilai penerapan hukum, bukan fakta perkara.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.