Unit 7 dari 10, sekitar 35 menit
Gambaran hukum acara perdata
Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata materiil lewat pengadilan, sehingga orang tidak menghakimi sendiri. Sumber utamanya dua reglemen peninggalan kolonial: HIR untuk Jawa dan Madura, RBg untuk daerah lain. Keduanya dilengkapi KUHPerdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan Perma. Hakim perdata menunggu perkara dan bersikap pasif tentang luas sengketa, tetapi memimpin sidang dan wajib mendamaikan. Gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat, diawali mediasi, lalu jawab-menjawab dan pembuktian; siapa mendalilkan, ia membuktikan. Putusan dapat dilawan dengan verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, lalu dieksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Pendalamannya ada di mata kuliah Hukum Acara Perdata.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan fungsi hukum acara perdata dan sumber-sumbernya, termasuk pembagian wilayah berlakunya HIR dan RBg.
- Menerapkan asas-asas hukum acara perdata, seperti hakim pasif, larangan ultra petita, dan pembagian beban pembuktian, pada kasus sederhana.
- Menguraikan alur perkara perdata dari gugatan, mediasi, dan pembuktian sampai putusan, upaya hukum, dan eksekusi.
Yang dibahas
- Hukum perdata formil dan tugasnya
- Sumber hukum acara perdata: HIR, RBg, dan pelengkapnya
- Hakim menunggu, hakim pasif, dan kebenaran formil
- Terbuka untuk umum, mendengar kedua pihak, dan putusan beralasan
- Ke pengadilan mana dan bagaimana gugatan diajukan
- Perdamaian, jawab-menjawab, dan pembuktian
- Putusan, upaya hukum, dan eksekusi
- Contoh kasus: Tagihan semen di Balikpapan
Contoh soal
Dewi dan dua saudaranya sepakat tentang siapa saja ahli waris ayah mereka. Mereka hanya butuh pernyataan pengadilan untuk mengurus balik nama rumah. Bentuk apa yang tepat?
- A. Gugatan Dewi terhadap kedua saudaranya, karena pengadilan hanya dapat menjatuhkan putusan dalam gugatan.
- B. Permohonan, yang diakhiri dengan penetapan, karena tidak ada sengketa dan hanya ada pemohon.
- C. Laporan ke kantor pertanahan, karena pengadilan hanya memeriksa perkara yang mengandung sengketa.
- D. Gugatan terhadap kantor pertanahan, karena setiap perkara perdata harus mempunyai tergugat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Tidak ada sengketa di antara mereka; menjadikan saudara sebagai tergugat menciptakan sengketa yang tidak ada.
- B. Benar
- Benar. Perkara voluntaria tidak mengandung sengketa, punya pemohon tanpa tergugat, dan diakhiri dengan penetapan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Hukum acara perdata juga mengatur tuntutan hak tanpa sengketa lewat permohonan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Permohonan tidak memerlukan tergugat; kantor pertanahan juga tidak bersengketa dengan mereka.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum acara perdata
- Aturan tentang cara menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan, sejak gugatan diajukan sampai putusan dilaksanakan.
- HIR
- Reglemen hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri di Jawa dan Madura.
- RBg
- Reglemen hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri di luar Jawa dan Madura.
- Permohonan
- Tuntutan hak tanpa sengketa yang hanya punya pemohon dan diakhiri dengan penetapan.
- Ultra petita
- Putusan yang mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, yang dilarang dalam acara perdata.
- Verstek
- Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang sudah dipanggil secara patut.
- Akta perdamaian
- Akta yang dibuat di persidangan atas perdamaian para pihak dan berkekuatan seperti putusan biasa.
- Kasasi
- Upaya hukum ke Mahkamah Agung yang menilai penerapan hukum, bukan fakta perkara.
Dasar hukum
- HIR: Pasal 118, 119, 123, 124, 129, 130, 132a, 163, 164, 180, 181, 195, 196, 197, 237
- RBg: Pasal 142, 149, 153, 154, 189, 283, 284
- KUHPerdata: Pasal 1865
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 4, 10, 13, 23, 24, 26, 50, 54
- UU 2/1986 Peradilan Umum: Pasal 50
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49, 54
- UU 20/1947 Peradilan Ulangan: Pasal 7
- UU 14/1985 MA: Pasal 30, 43, 46, 66, 67, 79
- Perma 1/2016 Mediasi: Pasal 3, 4, 24, 27
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.