Unit 6 dari 10, sekitar 35 menit

Gambaran hukum pidana dan acara pidana

Hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, kapan pelanggarnya dapat dipidana, dan bagaimana pidana itu dikenakan. Dua bagian pertama disebut hukum pidana materiil, bagian terakhir hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional (UU 1/2023, diubah UU 1/2026) menggantikan KUHP warisan kolonial dengan tujuan pemidanaan, pemaafan hakim, pidana alternatif, korporasi sebagai subjek, dan pidana mati dengan masa percobaan. Pada tanggal yang sama, KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Perkara berjalan dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, dengan praperadilan dan keadilan restoratif di dalamnya. Perkara yang terjadi sebelum 2026 diuji dengan dua aturan peralihan: Pasal 3 KUHP dan Pasal 361 KUHAP.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan pengertian dan sifat hukum pidana materiil dan formil serta membedakannya dari tuntutan perdata.
  • Memetakan pokok-pokok KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP 2025 (UU 20/2025), termasuk alur perkara pidana dari penyelidikan sampai putusan.
  • Menentukan aturan pidana dan acara pidana yang berlaku bagi perkara pada masa peralihan 2026.

Yang dibahas

  1. Pengertian dan sifat hukum pidana
  2. Dari WvS ke KUHP Nasional
  3. Asas dan arah pembaruan KUHP Nasional
  4. Pidana, tindakan, dan subjek baru
  5. Hukum acara pidana dan KUHAP 2025
  6. Alur perkara pidana
  7. Aturan yang berlaku di masa peralihan
  8. Contoh kasus: Dua pencurian di akhir 2025

Contoh soal

Rani memaafkan Doni yang mencuri ponselnya, lalu meminta polisi menghentikan perkara. Apakah permintaan itu dengan sendirinya menghentikan perkara?

  1. A. Ya, karena dalam hukum pidana korbanlah yang menentukan apakah pelaku dituntut.
  2. B. Ya, karena setiap tindak pidana pada dasarnya delik aduan.
  3. C. Tidak, karena pencurian bukan delik aduan sehingga penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban.
  4. D. Tidak, karena pemaafan korban tidak pernah berpengaruh apa pun dalam perkara pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Hukum pidana adalah hukum publik; di luar delik aduan, negara yang menuntut.
B. Kurang tepat
Keliru. Pasal 24 KUHP mensyaratkan delik aduan ditentukan secara tegas dalam undang-undang, dan pencurian tidak ditentukan demikian.
C. Benar
Benar. Pemaafan Rani dapat dipertimbangkan, misalnya dalam mekanisme keadilan restoratif, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri perkara.
D. Kurang tepat
Keliru. Pemaafan korban termasuk hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan, walaupun tidak menghentikan perkara.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum pidana materiil
Aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan syarat seseorang dapat dipidana.
Hukum acara pidana
Aturan tentang cara negara melalui alat-alatnya menegakkan hukum pidana materiil, dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan.
Delik aduan
Tindak pidana yang pelakunya hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, dan harus ditentukan tegas dalam undang-undang.
Asas legalitas
Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, tanpa analogi.
Pemaafan hakim
Wewenang hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah, atas dasar ringannya perbuatan dan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
Upaya paksa
Tindakan aparat yang membatasi hak seseorang dalam proses pidana, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.
Praperadilan
Wewenang pengadilan negeri untuk menguji antara lain keabsahan upaya paksa dan penghentian penyidikan atau penuntutan.
Keadilan restoratif
Penyelesaian perkara pidana yang memulihkan keadaan korban lewat kesepakatan dengan pelaku, sebagai pengganti penghukuman semata.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.