Unit 6 dari 10, sekitar 35 menit
Gambaran hukum pidana dan acara pidana
Hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, kapan pelanggarnya dapat dipidana, dan bagaimana pidana itu dikenakan. Dua bagian pertama disebut hukum pidana materiil, bagian terakhir hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional (UU 1/2023, diubah UU 1/2026) menggantikan KUHP warisan kolonial dengan tujuan pemidanaan, pemaafan hakim, pidana alternatif, korporasi sebagai subjek, dan pidana mati dengan masa percobaan. Pada tanggal yang sama, KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Perkara berjalan dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, dengan praperadilan dan keadilan restoratif di dalamnya. Perkara yang terjadi sebelum 2026 diuji dengan dua aturan peralihan: Pasal 3 KUHP dan Pasal 361 KUHAP.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian dan sifat hukum pidana materiil dan formil serta membedakannya dari tuntutan perdata.
- Memetakan pokok-pokok KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP 2025 (UU 20/2025), termasuk alur perkara pidana dari penyelidikan sampai putusan.
- Menentukan aturan pidana dan acara pidana yang berlaku bagi perkara pada masa peralihan 2026.
Yang dibahas
- Pengertian dan sifat hukum pidana
- Dari WvS ke KUHP Nasional
- Asas dan arah pembaruan KUHP Nasional
- Pidana, tindakan, dan subjek baru
- Hukum acara pidana dan KUHAP 2025
- Alur perkara pidana
- Aturan yang berlaku di masa peralihan
- Contoh kasus: Dua pencurian di akhir 2025
Contoh soal
Rani memaafkan Doni yang mencuri ponselnya, lalu meminta polisi menghentikan perkara. Apakah permintaan itu dengan sendirinya menghentikan perkara?
- A. Ya, karena dalam hukum pidana korbanlah yang menentukan apakah pelaku dituntut.
- B. Ya, karena setiap tindak pidana pada dasarnya delik aduan.
- C. Tidak, karena pencurian bukan delik aduan sehingga penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban.
- D. Tidak, karena pemaafan korban tidak pernah berpengaruh apa pun dalam perkara pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Hukum pidana adalah hukum publik; di luar delik aduan, negara yang menuntut.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 24 KUHP mensyaratkan delik aduan ditentukan secara tegas dalam undang-undang, dan pencurian tidak ditentukan demikian.
- C. Benar
- Benar. Pemaafan Rani dapat dipertimbangkan, misalnya dalam mekanisme keadilan restoratif, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri perkara.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pemaafan korban termasuk hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan, walaupun tidak menghentikan perkara.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum pidana materiil
- Aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan syarat seseorang dapat dipidana.
- Hukum acara pidana
- Aturan tentang cara negara melalui alat-alatnya menegakkan hukum pidana materiil, dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan.
- Delik aduan
- Tindak pidana yang pelakunya hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, dan harus ditentukan tegas dalam undang-undang.
- Asas legalitas
- Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, tanpa analogi.
- Pemaafan hakim
- Wewenang hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah, atas dasar ringannya perbuatan dan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
- Upaya paksa
- Tindakan aparat yang membatasi hak seseorang dalam proses pidana, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.
- Praperadilan
- Wewenang pengadilan negeri untuk menguji antara lain keabsahan upaya paksa dan penghentian penyidikan atau penuntutan.
- Keadilan restoratif
- Penyelesaian perkara pidana yang memulihkan keadaan korban lewat kesepakatan dengan pelaku, sebagai pengganti penghukuman semata.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 3, 24, 45, 51, 53, 54, 64, 65, 67, 100, 187, 476, 622, 624
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 64, 79, 89, 90, 158, 235, 361, 362, 369
- KUHPerdata: Pasal 1365
- KUHP lama (WvS): Pasal 362
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidana
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
- Perma 3/2026 Putusan Pemaafan Hakim
- UU 11/2012 SPPA
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.