Unit 5 dari 10, sekitar 35 menit
Gambaran hukum dagang dan bisnis
Hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi lalu lintas perdagangan dan perusahaan. Pasal 1 KUHD menetapkan bahwa KUHPerdata tetap berlaku bagi hal-hal yang diatur KUHD, kecuali KUHD menyimpang secara khusus. Sejak 1938 KUHD tidak lagi bertumpu pada pedagang, melainkan pada perusahaan. Isinya kini terutama firma dan CV, perantara, surat berharga, asuransi, dan hukum laut; perseroan terbatas dan kepailitan diatur undang-undang tersendiri. Di luar KUHD tumbuh undang-undang bisnis yang menjadikan negara pengatur pasar: persaingan usaha, perlindungan konsumen, penanaman modal, dan sektor keuangan. Untuk persoalan bisnis, cari dulu aturan yang paling khusus, turun ke KUHD dan KUHPerdata, lalu pilih forum yang berwenang.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan KUHD dengan KUHPerdata menurut Pasal 1 KUHD dan menentukan aturan yang dipakai untuk suatu transaksi bisnis.
- Memetakan isi KUHD yang masih hidup dan undang-undang bisnis di luar KUHD, dari bentuk usaha sampai persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan penanaman modal.
- Memilih forum penyelesaian sengketa bisnis yang tepat untuk kasus sederhana.
Yang dibahas
- Hukum dagang sebagai hukum perdata khusus
- Dari hukum para pedagang ke hukum perusahaan
- Isi KUHD hari ini
- Bentuk usaha: dari firma ke perseroan terbatas
- Negara di pasar: undang-undang bisnis di luar KUHD
- Membaca persoalan bisnis: urutan aturan dan forum
- Contoh kasus: Utang CV Karya Mandiri
Contoh soal
Pak Bonar, pemilik usaha penggilingan padi, membeli mesin dari sebuah perusahaan. Mesin itu ternyata cacat, dan KUHD tidak mengatur jual beli mesin. Aturan mana yang menjadi dasar hak Pak Bonar sebagai pembeli?
- A. KUHD saja, karena kedua pihak sama-sama menjalankan perusahaan.
- B. KUHPerdata, karena KUHD tidak mengadakan penyimpangan khusus tentang jual beli itu.
- C. Kebiasaan dagang saja, karena tidak ada kitab yang mengatur jual beli antarpengusaha.
- D. KUHD secara analogi, karena hukum dagang selalu mengesampingkan hukum perdata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Status pengusaha tidak membuat KUHD berlaku untuk hal yang tidak diaturnya; Pasal 1 KUHD justru membuka jalan ke KUHPerdata.
- B. Benar
- Benar. Menurut Pasal 1 KUHD, KUHPerdata berlaku di bidang dagang selama KUHD tidak mengatur secara menyimpang.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Jual beli diatur KUHPerdata, dan aturan itu berlaku juga bagi pengusaha.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Asas lex specialis hanya bekerja bila ada aturan khusus; tanpa aturan khusus, aturan umum yang dipakai.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum dagang
- Hukum perdata khusus yang mengatur hubungan hukum dalam lalu lintas perdagangan dan perusahaan.
- Lex specialis derogat legi generali
- Asas bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang mengatur hal yang sama.
- Perusahaan
- Kegiatan ekonomi yang dijalankan terus-menerus dan terang-terangan untuk memperoleh laba, yang menurut Polak disertai pembukuan.
- Firma
- Persekutuan untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama, yang setiap perseronya bertanggung jawab tanggung renteng untuk seluruh perikatannya.
- Persero komanditer
- Pemberi modal dalam CV yang tanggung jawabnya terbatas pada setorannya selama ia tidak memakai namanya dalam nama persekutuan dan tidak ikut mengurus.
- Perseroan terbatas
- Badan hukum persekutuan modal dengan modal dasar terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
- Klausula baku
- Syarat yang disiapkan sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian dan harus diterima konsumen apa adanya.
- Pengadilan niaga
- Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memeriksa antara lain kepailitan dan sengketa hak kekayaan intelektual.
Dasar hukum
- KUHD: Pasal 1, 2, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 100, 178, 246, 247, 309, 36
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1338
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas: Pasal 1, 3, 153A, 160
- UU 5/1999 Persaingan Usaha: Pasal 3, 30
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 18, 45
- UU 25/2007 Penanaman Modal: Pasal 5
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 45
- UU 25/1992 Perkoperasian
- UU 16/2001 Yayasan
- UU 28/2004 perubahan Yayasan
- UU 19/2003 BUMN
- UU 1/2025 perubahan ketiga BUMN
- UU 16/2025 perubahan keempat BUMN
- UU 20/2008 UMKM
- UU 6/2023 Cipta Kerja
- UU 4/2023 P2SK
- UU 4/2026 perubahan P2SK
- UU 28/2014 Hak Cipta
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.