Unit 5 dari 10, sekitar 35 menit

Gambaran hukum dagang dan bisnis

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi lalu lintas perdagangan dan perusahaan. Pasal 1 KUHD menetapkan bahwa KUHPerdata tetap berlaku bagi hal-hal yang diatur KUHD, kecuali KUHD menyimpang secara khusus. Sejak 1938 KUHD tidak lagi bertumpu pada pedagang, melainkan pada perusahaan. Isinya kini terutama firma dan CV, perantara, surat berharga, asuransi, dan hukum laut; perseroan terbatas dan kepailitan diatur undang-undang tersendiri. Di luar KUHD tumbuh undang-undang bisnis yang menjadikan negara pengatur pasar: persaingan usaha, perlindungan konsumen, penanaman modal, dan sektor keuangan. Untuk persoalan bisnis, cari dulu aturan yang paling khusus, turun ke KUHD dan KUHPerdata, lalu pilih forum yang berwenang.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan hubungan KUHD dengan KUHPerdata menurut Pasal 1 KUHD dan menentukan aturan yang dipakai untuk suatu transaksi bisnis.
  • Memetakan isi KUHD yang masih hidup dan undang-undang bisnis di luar KUHD, dari bentuk usaha sampai persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan penanaman modal.
  • Memilih forum penyelesaian sengketa bisnis yang tepat untuk kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Hukum dagang sebagai hukum perdata khusus
  2. Dari hukum para pedagang ke hukum perusahaan
  3. Isi KUHD hari ini
  4. Bentuk usaha: dari firma ke perseroan terbatas
  5. Negara di pasar: undang-undang bisnis di luar KUHD
  6. Membaca persoalan bisnis: urutan aturan dan forum
  7. Contoh kasus: Utang CV Karya Mandiri

Contoh soal

Pak Bonar, pemilik usaha penggilingan padi, membeli mesin dari sebuah perusahaan. Mesin itu ternyata cacat, dan KUHD tidak mengatur jual beli mesin. Aturan mana yang menjadi dasar hak Pak Bonar sebagai pembeli?

  1. A. KUHD saja, karena kedua pihak sama-sama menjalankan perusahaan.
  2. B. KUHPerdata, karena KUHD tidak mengadakan penyimpangan khusus tentang jual beli itu.
  3. C. Kebiasaan dagang saja, karena tidak ada kitab yang mengatur jual beli antarpengusaha.
  4. D. KUHD secara analogi, karena hukum dagang selalu mengesampingkan hukum perdata.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Status pengusaha tidak membuat KUHD berlaku untuk hal yang tidak diaturnya; Pasal 1 KUHD justru membuka jalan ke KUHPerdata.
B. Benar
Benar. Menurut Pasal 1 KUHD, KUHPerdata berlaku di bidang dagang selama KUHD tidak mengatur secara menyimpang.
C. Kurang tepat
Keliru. Jual beli diatur KUHPerdata, dan aturan itu berlaku juga bagi pengusaha.
D. Kurang tepat
Keliru. Asas lex specialis hanya bekerja bila ada aturan khusus; tanpa aturan khusus, aturan umum yang dipakai.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum dagang
Hukum perdata khusus yang mengatur hubungan hukum dalam lalu lintas perdagangan dan perusahaan.
Lex specialis derogat legi generali
Asas bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum yang mengatur hal yang sama.
Perusahaan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan terus-menerus dan terang-terangan untuk memperoleh laba, yang menurut Polak disertai pembukuan.
Firma
Persekutuan untuk menjalankan usaha di bawah satu nama bersama, yang setiap perseronya bertanggung jawab tanggung renteng untuk seluruh perikatannya.
Persero komanditer
Pemberi modal dalam CV yang tanggung jawabnya terbatas pada setorannya selama ia tidak memakai namanya dalam nama persekutuan dan tidak ikut mengurus.
Perseroan terbatas
Badan hukum persekutuan modal dengan modal dasar terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
Klausula baku
Syarat yang disiapkan sepihak oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian dan harus diterima konsumen apa adanya.
Pengadilan niaga
Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memeriksa antara lain kepailitan dan sengketa hak kekayaan intelektual.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.