Unit 4 dari 10, sekitar 35 menit
Gambaran hukum perdata
Hukum perdata mengatur hubungan antarsubjek hukum dengan titik berat pada kepentingan perseorangan. KUHPerdata membaginya ke empat buku: orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan daluwarsa; ilmu hukum membaginya menjadi hukum perorangan, keluarga, harta kekayaan, dan waris. Hukum perdata Indonesia plural: KUHPerdata, hukum adat, dan hukum Islam berlaku berdampingan. Unifikasi terjadi per bidang, misalnya perkawinan lewat UU 1/1974, tetapi sahnya perkawinan tetap diukur menurut agama. Hukum benda mengenal hak kebendaan yang berlaku terhadap siapa pun, sedangkan perikatan melahirkan hak perorangan terhadap pihak tertentu. Pewarisan paling plural: KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat dapat memberi hasil berbeda untuk harta yang sama. Pendalamannya ada di M08–M10.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata dan menurut ilmu hukum, beserta alasan perbedaannya.
- Menjelaskan mengapa hukum perdata Indonesia plural dan menentukan sistem mana yang berlaku di bidang keluarga, harta kekayaan, dan waris.
- Membedakan hak kebendaan dari hak perorangan serta perikatan karena perjanjian dari perikatan karena undang-undang, lalu menerapkannya pada kasus sederhana.
Yang dibahas
- Hukum perdata dan sistematikanya
- Pluralisme hukum perdata
- Hukum orang dan hukum keluarga
- Hukum benda
- Hukum perikatan
- Hukum waris dalam tiga sistem
- Contoh kasus: Lukisan yang dijual dua kali
Contoh soal
Mengapa hukum waris dalam KUHPerdata ditempatkan di Buku II tentang benda, bukan di Buku I tentang orang?
- A. Karena hukum waris dalam KUHPerdata hanya mengatur peralihan tanah.
- B. Karena Buku I sudah dicabut seluruhnya oleh undang-undang perkawinan.
- C. Karena pembentuk BW memandang hak waris sebagai hak atas barang dan pewarisan sebagai cara memperoleh hak milik.
- D. Karena hukum waris termasuk hukum acara yang mengatur pembagian harta di pengadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pewarisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, bukan hanya tanah; lagi pula Buku II tidak lagi berlaku untuk tanah.
- B. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan hanya menggantikan ketentuan perkawinan sejauh diaturnya; Buku I tidak dicabut seluruhnya.
- C. Benar
- Benar. Pasal 528 menyebut hak waris di antara hak atas barang, dan Pasal 584 menyebut pewarisan sebagai cara memperoleh hak milik.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Hukum waris adalah hukum perdata materiil; cara berperkara di pengadilan diatur hukum acara perdata.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum perdata
- Hukum yang mengatur hubungan antarsubjek hukum dengan titik berat pada kepentingan perseorangan.
- Pluralisme hukum perdata
- Berlakunya beberapa sistem hukum perdata secara berdampingan, yaitu KUHPerdata, hukum adat, dan hukum Islam.
- Hak kebendaan
- Hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.
- Hak perorangan
- Hak yang lahir dari hubungan antara pihak tertentu dan hanya dapat dituntut dari pihak itu.
- Perikatan
- Hubungan hukum antara dua pihak yang memberi pihak satu hak menuntut prestasi dan membebani pihak lain kewajiban memenuhinya.
- Penyerahan
- Perbuatan memindahkan kekuasaan atas benda yang menjadi syarat berpindahnya hak milik dalam jual beli.
- Harta bersama
- Harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari atas nama siapa harta itu terdaftar.
- Ahli waris
- Orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta peninggalannya karena hubungan darah, perkawinan, atau wasiat.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 26, 499, 503, 504, 528, 570, 584, 830, 832, 852, 852a, 875, 1131, 1233, 1243, 1313, 1320, 1338, 1340, 1352, 1353, 1354, 1365, 1459, 1977
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 1, 2, 7, 35, 66
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49
- Kompilasi Hukum Islam: Pasal 1, 96, 171, 174, 176, 180, 181, 182, 183
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.