Unit 1 dari 10, sekitar 35 menit
Tata hukum dan sejarahnya
Tata hukum Indonesia lahir dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi banyak isinya berasal dari masa kolonial. Bagi orang Eropa di Hindia Belanda, Belanda memberlakukan hukum yang mengikuti hukum Negeri Belanda; inilah asas konkordansi. Pasal 163 Indische Staatsregeling membagi penduduk menjadi golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing, sedangkan Pasal 131 menentukan hukum bagi tiap golongan dan membuka jalan penundukan diri pada hukum Eropa. Setelah merdeka, Aturan Peralihan UUD 1945 meneruskan peraturan yang ada sampai diganti yang baru, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. UUD 1945 hanya mengenal warga negara dan orang asing, tetapi jejak pluralisme lama masih terasa, terutama dalam hukum waris.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan asas konkordansi, penggolongan penduduk menurut Pasal 163 Indische Staatsregeling, dan hukum bagi tiap golongan menurut Pasal 131.
- Menerapkan bentuk-bentuk penundukan diri pada perbuatan hukum orang Bumiputera atau Timur Asing di masa kolonial.
- Menganalisis cara Aturan Peralihan UUD 1945 meneruskan peraturan lama dan batas-batasnya di bawah UUD 1945.
Yang dibahas
- Tata hukum Indonesia dan lapisan sejarahnya
- Asas konkordansi
- Penggolongan penduduk menurut Pasal 163 IS
- Hukum bagi tiap golongan dan penundukan diri
- Aturan Peralihan UUD 1945 sebagai jembatan
- Dari golongan penduduk ke warga negara
- Contoh kasus: Pinjaman berwesel di Semarang, 1937
Contoh soal
Dimas berkata, "KUHPerdata masih berlaku karena Indonesia masih terikat pada hukum Belanda." Tanggapan mana yang paling tepat?
- A. Dimas benar, karena kitab itu disusun dan diberlakukan oleh pemerintah Belanda.
- B. Isi kitab itu warisan kolonial, tetapi daya berlakunya sekarang bersumber dari UUD 1945.
- C. KUHPerdata berlaku karena masyarakat Indonesia sudah menerimanya sebagai kebiasaan.
- D. KUHPerdata tidak berlaku lagi sejak Proklamasi dan hanya dipakai hakim sebagai bacaan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Asal-usul isi tidak menentukan daya berlakunya sekarang; sejak Proklamasi, keabsahan peraturan bersumber dari tata hukum Indonesia.
- B. Benar
- Benar. Peraturan lama diteruskan oleh kehendak negara Indonesia lewat aturan peralihan dan dapat diganti pembentuk undang-undang Indonesia.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Daya berlakunya tidak bergantung pada penerimaan sebagai kebiasaan, melainkan pada ketentuan peralihan dalam konstitusi.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Proklamasi tidak menghapus peraturan lama; KUHPerdata tetap bagian dari tata hukum Indonesia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Tata hukum
- Hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu dan ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu.
- Asas konkordansi
- Asas bahwa hukum bagi golongan Eropa di Hindia Belanda disusun selaras dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.
- Indische Staatsregeling (IS)
- Aturan dasar pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku sejak 1926 dan meneruskan Regeringsreglement 1854.
- Penggolongan penduduk
- Pembagian penduduk Hindia Belanda menjadi golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing menurut Pasal 163 IS.
- Penundukan diri
- Tindakan orang Bumiputera atau Timur Asing memberlakukan hukum perdata dan dagang Eropa bagi dirinya, untuk seluruhnya, sebagian, perbuatan tertentu, atau secara anggapan.
- Hukum antargolongan
- Kaidah yang menentukan hukum mana yang dipakai bila para pihak dalam satu hubungan hukum berasal dari golongan berbeda.
- Aturan peralihan
- Ketentuan yang meneruskan peraturan dan lembaga lama sampai diadakan yang baru, agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- Kekosongan hukum
- Keadaan ketika tidak ada aturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 26, 27, 28D, 28I
- KUHD
- HIR
- KUHPerdata
- KUHP (UU 1/2023)
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.