Unit 2 dari 10, sekitar 35 menit
Politik hukum dan pembangunan hukum nasional
Politik hukum adalah kebijakan negara tentang hukum yang berlaku dan arah perkembangannya. Dua pilihan pokoknya adalah kodifikasi, yaitu menyusun hukum suatu bidang secara lengkap dan sistematis dalam satu kitab, dan unifikasi, yaitu memberlakukan satu hukum bagi semua orang. Pemerintah kolonial meninggalkan unifikasi hukum perdata karena keragaman masyarakat dan kepentingannya sendiri. Indonesia merdeka mewarisi keragaman itu dan mencari jalan antara hukum adat dan hukum modern, antara lain lewat Teori Hukum Pembangunan. Kini arah pembangunan jangka panjang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 (UU 59/2024), yang menjadi pedoman pembentukan peraturan dan salah satu dasar penyusunan Prolegnas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membandingkan definisi politik hukum dari beberapa ahli dan menjelaskan dua fungsinya.
- Membedakan kodifikasi dan unifikasi, lalu menggolongkan contoh dari sejarah dan rencana hukum Indonesia.
- Menjelaskan kedudukan RPJPN 2025–2045 menurut UU 59/2024 dan hubungannya dengan Prolegnas menurut UU 12/2011.
Yang dibahas
- Pengertian politik hukum
- Kodifikasi
- Unifikasi
- Arah pembangunan hukum sesudah merdeka
- RPJPN 2025–2045 dalam UU 59/2024
- Arah pembangunan hukum dalam RPJPN dan Prolegnas
- Contoh kasus: Usul kodifikasi undang-undang pemilu
Contoh soal
Kementerian Hukum mengumumkan bahwa seluruh hukum acara perdata akan disusun dalam satu kitab baru dan HIR akan diganti dalam sepuluh tahun. Menurut rumusan Padmo Wahjono, pengumuman itu paling tepat disebut apa?
- A. Hukum yang sedang berlaku (ius constitutum), karena HIR masih dipakai pengadilan.
- B. Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk.
- C. Politik praktis, karena diumumkan oleh lembaga pemerintah.
- D. Penafsiran hukum, karena kementerian menjelaskan arti HIR.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pengumuman itu berbicara tentang hukum yang akan dibentuk, bukan isi hukum yang kini berlaku.
- B. Benar
- Benar. Pengumuman itu menetapkan bentuk (satu kitab), arah (mengganti HIR), dan waktu pembentukan hukum baru.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Yang menentukan adalah isinya: kebijakan tentang hukum, bukan perebutan kekuasaan antarpartai.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pengumuman itu tidak menafsirkan pasal HIR, melainkan memutuskan arah pembentukan hukum baru.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Politik hukum
- Kebijakan negara tentang hukum yang berlaku dan arah, bentuk, serta isi hukum yang akan dibentuk.
- Kodifikasi
- Penyusunan hukum suatu bidang secara lengkap dan sistematis dalam satu kitab undang-undang.
- Unifikasi
- Penyatuan hukum sehingga satu hukum berlaku bagi semua orang tanpa membedakan golongan.
- Dualisme hukum
- Berlakunya dua sistem hukum yang berbeda bagi golongan penduduk yang berbeda dalam satu negara.
- Teori Hukum Pembangunan
- Pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah sarana pembaruan masyarakat yang mengarahkan perilaku ke tujuan pembangunan.
- RPJPN
- Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk dua puluh tahun, yang untuk 2025–2045 ditetapkan dengan UU 59/2024.
- Prolegnas
- Skala prioritas program pembentukan undang-undang untuk mewujudkan sistem hukum nasional.
- Naskah Akademik
- Naskah hasil pengkajian yang memuat konsepsi sebuah rancangan undang-undang.
Dasar hukum
- UU 59/2024 RPJPN 2025–2045: Pasal 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 10, 16, 17, 18, 19
- KUHP (UU 1/2023)
- KUHAP (UU 20/2025)
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.