Unit 3 dari 10, sekitar 35 menit
Gambaran hukum tata negara dan administrasi negara
Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam: konstitusi, lembaga negara, wewenangnya, dan hubungan antarlembaga. Hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak: bagaimana pejabat memakai wewenangnya terhadap warga. UUD 1945 adalah hukum dasar di puncak hierarki dan hanya dapat diubah MPR dengan syarat berat. Sejak perubahan 1999–2002, lembaga negara berkedudukan sejajar dan saling mengimbangi; tidak ada lagi lembaga tertinggi. Pejabat pemerintahan hanya boleh bertindak dengan wewenang yang diperoleh lewat atribusi, delegasi, atau mandat, berdasarkan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan dan tindakan pemerintahan dapat dipersoalkan lewat upaya administratif dan pengadilan tata usaha negara. Pendalamannya ada di M21 dan M23.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan objek hukum tata negara dan hukum administrasi negara, lalu memetakan peristiwa kenegaraan ke salah satunya.
- Menjelaskan kedudukan UUD 1945, susunan lembaga negara, dan mekanisme saling imbang di antara lembaga-lembaga itu.
- Mengidentifikasi sumber wewenang dan bentuk tindakan pemerintahan beserta upaya hukum yang tersedia bagi warga.
Yang dibahas
- Dua cabang hukum tentang negara
- Konstitusi dan kedudukan UUD 1945
- Lembaga negara setelah perubahan UUD 1945
- Hubungan antarlembaga dan saling imbang
- Pemerintahan berdasarkan wewenang
- Tindakan pemerintahan dan perlindungan bagi warga
- Contoh kasus: Izin kafe Bu Wulan dicabut
Contoh soal
Sebuah undang-undang membentuk badan pengawas baru dan menentukan wewenangnya. Setahun kemudian badan itu menolak permohonan sertifikasi PT Arunika tanpa menyebut alasan. Bagaimana kedua peristiwa itu dipetakan menurut pembedaan Oppenheim?
- A. Keduanya bahan HTN, karena keduanya menyangkut badan negara.
- B. Pembentukan badan bahan HTN, penolakan permohonan bahan HAN.
- C. Pembentukan badan bahan HAN, karena dilakukan lewat peraturan pemerintah.
- D. Keduanya bahan hukum perdata, karena PT Arunika badan hukum perdata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Menyangkut badan negara belum cukup; penolakan permohonan adalah wewenang yang sedang dijalankan terhadap warga, jadi negara dalam keadaan bergerak.
- B. Benar
- Benar. Pembentukan dan pemberian wewenang menggambarkan negara dalam keadaan diam, sedangkan pemakaian wewenang terhadap PT Arunika menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Fakta menyebut undang-undang, dan yang menentukan bukan bentuk aturannya, melainkan apakah ia membentuk lembaga atau mengatur pemakaian wewenang.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Kedudukan pemohon sebagai badan hukum perdata tidak mengubah sifat penolakan itu sebagai tindakan pemerintahan dalam hukum publik.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum tata negara
- Hukum yang mengatur organisasi negara, lembaga-lembaganya, wewenang dan hubungan antarlembaga, serta kedudukan warga negara.
- Hukum administrasi negara
- Hukum yang mengatur cara badan dan pejabat pemerintahan menjalankan wewenangnya terhadap warga.
- Konstitusi
- Keseluruhan aturan dasar, tertulis dan tidak tertulis, yang membentuk dan membatasi kekuasaan negara; bagian tertulisnya disebut undang-undang dasar.
- Checks and balances
- Susunan yang membuat setiap kekuasaan negara dijalankan dengan peran lembaga lain agar tidak disalahgunakan.
- Atribusi
- Pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan langsung oleh UUD 1945 atau undang-undang.
- Delegasi
- Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima.
- Mandat
- Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.
- Keputusan
- Ketetapan tertulis badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibedakan UU 30/2014 dari tindakan, walaupun sebagai objek sengketa tata usaha negara maknanya diperluas sampai mencakup tindakan faktual.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 7A, 7B, 7C, 17, 20, 20A, 22, 22D, 23, 23E, 24, 24A, 24B, 24C, 37, 28D
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 3, 7, 8, 9
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 5, 8, 9, 10, 11, 52, 75, 87
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.