Unit 8 dari 10, sekitar 35 menit
Kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. UUD 1945 menyerahkannya kepada dua puncak: Mahkamah Agung, dengan badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan (umum, agama, militer, tata usaha negara), dan Mahkamah Konstitusi. Sejak 2004 organisasi, administrasi, dan keuangan semua pengadilan di keempat lingkungan berada di bawah Mahkamah Agung, tidak lagi di bawah pemerintah. Mahkamah Agung mengadili kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan menjaga kesatuan penerapan hukum. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus perkara ketatanegaraan secara final. Komisi Yudisial bukan pengadilan; ia mengusulkan calon hakim agung dan mengawasi perilaku hakim dari luar.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan makna kekuasaan kehakiman yang merdeka, jaminannya dalam UUD 1945 dan UU 48/2009, serta peralihan ke sistem satu atap.
- Memetakan pelaku kekuasaan kehakiman: Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dan pengadilan khusus, serta Mahkamah Konstitusi.
- Membedakan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, lalu menentukan lembaga yang berwenang dalam kasus sederhana.
Yang dibahas
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka
- Dari dua atap ke satu atap
- Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan
- Mahkamah Agung: kasasi, pengujian, dan kesatuan hukum
- Mahkamah Konstitusi: penjaga undang-undang dasar
- Komisi Yudisial: pengawas perilaku hakim
- Contoh kasus: Satu keluarga, tiga persoalan
Contoh soal
Seorang kepala daerah yang sedang digugat menelepon ketua pengadilan negeri dan meminta agar perkara itu "diatur" supaya pemerintah daerah menang. Ketua pengadilan negeri menolak. Bagaimana kedudukan perbuatan kepala daerah itu?
- A. Boleh, karena kepala daerah juga penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas kepentingan umum.
- B. Dilarang sebagai campur tangan dalam urusan peradilan, dan bila disengaja dapat dipidana.
- C. Tidak bermasalah, karena ketua pengadilan negeri menolak sehingga tidak ada akibatnya.
- D. Hanya pelanggaran kode etik hakim, sehingga cukup dilaporkan ke Komisi Yudisial.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Kepala daerah berada di luar kekuasaan kehakiman, dan campur tangannya dilarang apa pun alasannya.
- B. Benar
- Benar. Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU 48/2009 melarang campur tangan pihak luar dan mengancamnya dengan pidana.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Larangan menyasar perbuatan campur tangan itu sendiri, bukan hanya campur tangan yang berhasil.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pelakunya bukan hakim; kode etik hakim tidak mengikat kepala daerah, sedangkan larangan Pasal 3 mengikat setiap orang.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kekuasaan kehakiman
- Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Sistem satu atap
- Penempatan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- Lingkungan peradilan
- Kelompok badan peradilan di bawah Mahkamah Agung menurut jenis perkara, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
- Kompetensi absolut
- Wewenang pengadilan menurut jenis perkara, yang menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang.
- Pengadilan khusus
- Pengadilan untuk perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dengan undang-undang dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- Hakim ad hoc
- Hakim sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu.
- Pengujian peraturan
- Pemeriksaan kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
- Pengawasan eksternal
- Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24, 24A, 24B, 24C
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 1, 3, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 39, 40, 41, 42
- UU 14/1985 MA: Pasal 8, 28, 31, 31A, 32, 33, 45A, 56
- UU 2/1986 Peradilan Umum: Pasal 50, 51
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 2, 49, 50
- UU 22/2004 KY: Pasal 2, 13, 20
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.