Unit 9 dari 10, sekitar 35 menit

Gambaran hukum agraria, adat, dan Islam

Sebelum 1960 hukum tanah bersifat dualisme: tanah hak barat tunduk pada Buku II KUHPerdata, tanah hak adat pada hukum adat, dan pernyataan domein menganggap tanah tanpa bukti eigendom sebagai milik negara. UUPA mengakhirinya dengan mencabut aturan kolonial, mengonversi semua hak lama, mengganti asas domein dengan hak menguasai dari negara, dan menjadikan hukum adat yang disesuaikan sebagai dasarnya. Hak ulayat diakui sepanjang masih ada dan sesuai kepentingan nasional; UUD 1945 dan UU 10/2026 kini memperkuat pengakuan itu. Hukum adat bekerja lewat konstitusi, hakim, dan undang-undang sektoral. Hukum Islam, yang dulu dibatasi teori receptie, kini menjadi hukum negara lewat UU Perkawinan, peradilan agama, KHI, undang-undang sektoral, dan otonomi khusus Aceh.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan bagaimana UUPA mengakhiri dualisme hukum tanah dan menempatkan hukum adat sebagai dasarnya.
  • Menerapkan syarat pengakuan hak ulayat dan masyarakat hukum adat pada kasus sederhana.
  • Membandingkan teori penerimaan hukum Islam dan menunjukkan jalur-jalur hukum Islam menjadi hukum negara.

Yang dibahas

  1. Dualisme hukum tanah pada masa kolonial
  2. UUPA dan unifikasi hukum tanah
  3. Hak ulayat dan reforma agraria
  4. Hukum adat dalam tata hukum nasional
  5. Hukum Islam dan teori-teori penerimaannya
  6. Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia
  7. Contoh kasus: Ladang adat Kampung Long Merah

Contoh soal

Pada 1955, Raden Sastro, seorang Bumiputera, membeli sebidang tanah eigendom dari seorang warga Belanda di Bandung. Menurut sistem dualisme, hukum apa yang mengatur tanah itu?

  1. A. Hukum adat, karena pembelinya termasuk golongan Bumiputera.
  2. B. Hukum barat dalam Buku II KUHPerdata, karena statusnya tetap tanah hak barat.
  3. C. Hukum adat, karena pernyataan domein menjadikan semua tanah milik negara.
  4. D. Hukum agraria nasional, karena Agrarische Wet sudah berlaku.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Dalam hukum tanah lama, yang menentukan adalah status tanahnya, bukan golongan pemegangnya.
B. Benar
Benar. Tanah eigendom adalah tanah hak barat, sehingga tetap tunduk pada hukum barat walaupun pemegangnya Bumiputera.
C. Kurang tepat
Keliru. Pernyataan domein mengenai tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom, sedangkan tanah ini justru eigendom.
D. Kurang tepat
Keliru. Agrarische Wet adalah hukum kolonial; hukum agraria nasional baru lahir dengan UUPA tahun 1960.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Dualisme hukum tanah
Keadaan sebelum UUPA ketika tanah hak barat tunduk pada Buku II KUHPerdata dan tanah hak adat tunduk pada hukum adat.
Pernyataan domein
Pernyataan kolonial bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai eigendom pihak lain adalah milik negara.
Konversi
Pengubahan hak-hak atas tanah lama menjadi hak menurut UUPA berdasarkan Ketentuan Konversi.
Hak menguasai dari negara
Wewenang negara pada tingkat tertinggi untuk mengatur peruntukan, hubungan hukum, dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, tanpa menjadi pemiliknya.
Hak ulayat
Kewenangan persekutuan hukum adat atas tanah di lingkungan wilayahnya untuk kepentingan persekutuan dan anggotanya.
Hukum yang hidup dalam masyarakat
Hukum tidak tertulis, terutama hukum adat, yang masih berlaku dan diakui dalam batas yang ditentukan undang-undang.
Teori receptie
Ajaran Snouck Hurgronje bahwa hukum Islam baru berlaku bila sudah diterima hukum adat.
Kompilasi Hukum Islam
Himpunan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden 1/1991.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.