Unit 10 dari 10, sekitar 35 menit
Hukum internasional dalam tata hukum Indonesia
Hukum internasional masuk ke tata hukum Indonesia lewat dua jalan. Hukum internasional publik mengatur hubungan negara dan subjek internasional lain. Perjanjiannya dibuat Presiden, dan untuk materi tertentu harus disetujui DPR. UU 24/2000 menentukan kapan perjanjian disahkan dengan undang-undang, kapan dengan keputusan presiden, dan kapan berlaku sejak ditandatangani. Kedudukan perjanjian yang sudah disahkan dalam hukum nasional masih diperdebatkan antara bacaan monis dan dualis. Hukum perdata internasional bukan hukum internasional, melainkan hukum nasional yang menunjuk hukum mana yang berlaku bagi hubungan perdata berunsur asing. UU Perkawinan dan UU Arbitrase memuat kaidahnya, dan ketertiban umum menjadi remnya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan monisme dan dualisme, lalu menjelaskan perdebatan tentang kedudukan perjanjian internasional dalam hukum Indonesia.
- Menentukan cara Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional menurut UUD 1945 dan UU 24/2000.
- Menjelaskan hukum perdata internasional sebagai hukum nasional dan menerapkan kaidahnya pada perkawinan dan putusan arbitrase asing.
Yang dibahas
- Hukum internasional dan hukum nasional
- Membuat perjanjian internasional
- Pengesahan perjanjian internasional
- Kedudukan perjanjian yang sudah disahkan
- Hukum perdata internasional sebagai hukum nasional
- Kaidah HPI dalam undang-undang Indonesia
- Contoh kasus: Tiga perjanjian dengan Lumeria
Contoh soal
Negara Lumeria meratifikasi sebuah konvensi hak anak. Hakim-hakimnya menolak menerapkan konvensi itu dalam perkara sampai parlemen membuat undang-undang pelaksananya. Pendekatan apa yang tercermin?
- A. Monisme dengan primat hukum internasional.
- B. Monisme dengan primat hukum nasional.
- C. Dualisme.
- D. Pacta sunt servanda.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Menurut monisme, perjanjian yang sudah diratifikasi langsung menjadi bagian hukum nasional tanpa undang-undang pelaksana.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Monisme dalam bentuk apa pun memandang kedua hukum sebagai satu tata hukum, sehingga tidak menuntut transformasi.
- C. Benar
- Benar. Dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem terpisah, sehingga perjanjian harus ditransformasikan dulu.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Asas ini menyatakan perjanjian mengikat para pihaknya, bukan teori tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Monisme
- Pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan tata hukum.
- Dualisme
- Pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah, sehingga perjanjian harus ditransformasikan agar berlaku di dalam negeri.
- Perjanjian internasional
- Perjanjian tertulis dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik.
- Pengesahan
- Perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan.
- Persyaratan (reservation)
- Pernyataan sepihak negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu dalam perjanjian multilateral.
- Hukum perdata internasional
- Bagian hukum nasional yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi hubungan perdata yang mengandung unsur asing.
- Titik taut
- Fakta yang mengaitkan suatu hubungan hukum dengan sistem hukum tertentu, seperti kewarganegaraan, domisili, atau tempat letak benda.
- Ketertiban umum
- Sendi dasar tata hukum suatu negara yang membuat hakim menolak menerapkan hukum asing atau melaksanakan putusan asing yang bertentangan dengannya.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 10
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 56, 59, 60
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 65, 66
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.