Unit 1 dari 11, sekitar 30 menit
Kedudukan dan asas PTUN
Peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ia menguji keputusan pemerintah atas gugatan warga atau badan hukum perdata, bukan menyelesaikan urusan utang atau ganti rugi antarwarga. Karena pemerintah berhadapan dengan warga yang kedudukannya tidak sama kuat, hukum acaranya memakai beberapa asas khas: keputusan dianggap sah sampai dibatalkan (praduga rechtmatig), hakim ikut aktif menggali kebenaran, dan putusan yang membatalkan keputusan berdampak kepada semua orang, bukan hanya para pihak. Unit ini memperkenalkan ketiganya sebagai kerangka untuk unit-unit berikutnya.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan peradilan tata usaha negara dalam empat lingkungan peradilan dan perbedaannya dengan peradilan perdata.
- Menguraikan asas praduga rechtmatig dan akibatnya pada pelaksanaan keputusan yang digugat.
- Menerapkan asas hakim aktif dan sifat putusan yang berlaku bagi semua orang pada contoh sengketa.
Yang dibahas
- PTUN di antara empat lingkungan peradilan
- Ciri sengketa dan tuntutan yang dibatasi
- Praduga rechtmatig
- Hakim aktif
- Putusan yang berlaku bagi semua orang (erga omnes)
- Asas peradilan lain yang menopang
- Contoh kasus: Persetujuan lingkungan sebuah pabrik
Contoh soal
Manakah yang paling tepat menggambarkan kedudukan peradilan tata usaha negara?
- A. Pengadilan khusus di dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana pejabat.
- B. Salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang atas sengketa tata usaha negara.
- C. Lembaga pengawas internal pemerintah yang menilai kinerja pejabat.
- D. Badan banding bagi putusan pengadilan negeri atas perkara perdata melawan pemerintah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan tersendiri, bukan pengadilan khusus di dalam peradilan umum, dan tidak memeriksa pidana.
- B. Benar
- Inilah pembagian yang ditentukan Pasal 25 UU 48/2009 dan Pasal 4 UU 5/1986.
- C. Kurang tepat
- Pengawasan internal dilakukan aparatur pemerintah sendiri, sedangkan PTUN adalah badan peradilan yang bebas dan memutus gugatan.
- D. Kurang tepat
- PTUN bukan jenjang banding dari peradilan umum; ia memiliki tingkat pertama dan bandingnya sendiri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sengketa tata usaha negara
- Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
- Praduga rechtmatig
- Anggapan bahwa keputusan pemerintah sah dan dapat dilaksanakan selama belum dibatalkan.
- Hakim aktif
- Peran hakim yang membimbing penggugat dan mengarahkan pembuktian karena kedudukan para pihak tidak seimbang.
- Erga omnes
- Berlaku bagi semua orang, bukan hanya para pihak.
- Pemeriksaan persiapan
- Tahap sebelum pemeriksaan pokok untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- Penundaan pelaksanaan keputusan
- Penetapan hakim yang menghentikan sementara pelaksanaan keputusan yang digugat.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 25
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 4, 47, 53, 63, 67, 97, 107, 116, 51, 85, 80, 72, 83, 60, 59, 58
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 75
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.