Unit 2 dari 11, sekitar 32 menit

Objek sengketa

Tidak semua surat atau tindakan pemerintah dapat digugat ke PTUN. Objek sengketa pokoknya adalah keputusan tata usaha negara: penetapan tertulis dari badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-undang mengecualikan beberapa jenis keputusan, menyamakan sikap diam pejabat dengan keputusan, dan setelah UU 30/2014 maknanya diperluas. Perma 2/2019 kemudian menambahkan tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagai perkara PTUN.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menguraikan unsur keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 5/1986 dan menerapkannya pada contoh surat pemerintah.
  • Menunjukkan pengecualian pada Pasal 2 dan keputusan fiktif sebagai bentuk keputusan yang disamakan.
  • Menjelaskan perluasan makna keputusan menurut Pasal 87 UU 30/2014 serta kewenangan PTUN atas tindakan pemerintahan menurut Perma 2/2019.

Yang dibahas

  1. Unsur keputusan tata usaha negara
  2. Konkret, individual, dan final
  3. Pengecualian dalam Pasal 2
  4. Keputusan fiktif
  5. Perluasan makna keputusan menurut UU 30/2014
  6. Tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah
  7. Contoh kasus: Surat pencabutan izin dan pembongkaran kios

Contoh soal

Manakah surat berikut yang paling jelas memenuhi unsur keputusan tata usaha negara?

  1. A. Surat undangan Bupati kepada pengusaha untuk menghadiri sosialisasi program.
  2. B. Surat Kepala Dinas yang mencabut izin usaha milik Pak Joko Santoso karena dianggap melanggar syarat izin.
  3. C. Pidato Gubernur tentang rencana penertiban pasar secara umum.
  4. D. Rancangan peraturan daerah yang belum disahkan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Undangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pengusaha sehingga bukan keputusan tata usaha negara.
B. Benar
Surat ini tertulis, dari pejabat pemerintahan, berdasar peraturan, menyasar orang tertentu, dan mengubah kedudukan hukum penerimanya.
C. Kurang tepat
Pidato bukan penetapan tertulis dan tidak menetapkan hubungan hukum tertentu dengan seseorang.
D. Kurang tepat
Rancangan peraturan adalah bahan pembentukan norma umum, bukan penetapan konkret yang sudah menimbulkan akibat hukum.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Keputusan tata usaha negara
Penetapan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
Konkret
Objek keputusan berwujud nyata, tidak abstrak.
Individual
Keputusan ditujukan kepada orang atau badan tertentu.
Final
Keputusan sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lain untuk menimbulkan akibat hukum.
Keputusan fiktif negatif
Sikap diam pejabat yang dianggap penolakan setelah jangka waktu lewat.
Tindakan pemerintahan
Perbuatan konkret pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat disengketakan menurut Perma 2/2019.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.