Unit 2 dari 11, sekitar 32 menit
Objek sengketa
Tidak semua surat atau tindakan pemerintah dapat digugat ke PTUN. Objek sengketa pokoknya adalah keputusan tata usaha negara: penetapan tertulis dari badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-undang mengecualikan beberapa jenis keputusan, menyamakan sikap diam pejabat dengan keputusan, dan setelah UU 30/2014 maknanya diperluas. Perma 2/2019 kemudian menambahkan tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagai perkara PTUN.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 5/1986 dan menerapkannya pada contoh surat pemerintah.
- Menunjukkan pengecualian pada Pasal 2 dan keputusan fiktif sebagai bentuk keputusan yang disamakan.
- Menjelaskan perluasan makna keputusan menurut Pasal 87 UU 30/2014 serta kewenangan PTUN atas tindakan pemerintahan menurut Perma 2/2019.
Yang dibahas
- Unsur keputusan tata usaha negara
- Konkret, individual, dan final
- Pengecualian dalam Pasal 2
- Keputusan fiktif
- Perluasan makna keputusan menurut UU 30/2014
- Tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah
- Contoh kasus: Surat pencabutan izin dan pembongkaran kios
Contoh soal
Manakah surat berikut yang paling jelas memenuhi unsur keputusan tata usaha negara?
- A. Surat undangan Bupati kepada pengusaha untuk menghadiri sosialisasi program.
- B. Surat Kepala Dinas yang mencabut izin usaha milik Pak Joko Santoso karena dianggap melanggar syarat izin.
- C. Pidato Gubernur tentang rencana penertiban pasar secara umum.
- D. Rancangan peraturan daerah yang belum disahkan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pengusaha sehingga bukan keputusan tata usaha negara.
- B. Benar
- Surat ini tertulis, dari pejabat pemerintahan, berdasar peraturan, menyasar orang tertentu, dan mengubah kedudukan hukum penerimanya.
- C. Kurang tepat
- Pidato bukan penetapan tertulis dan tidak menetapkan hubungan hukum tertentu dengan seseorang.
- D. Kurang tepat
- Rancangan peraturan adalah bahan pembentukan norma umum, bukan penetapan konkret yang sudah menimbulkan akibat hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Keputusan tata usaha negara
- Penetapan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
- Konkret
- Objek keputusan berwujud nyata, tidak abstrak.
- Individual
- Keputusan ditujukan kepada orang atau badan tertentu.
- Final
- Keputusan sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lain untuk menimbulkan akibat hukum.
- Keputusan fiktif negatif
- Sikap diam pejabat yang dianggap penolakan setelah jangka waktu lewat.
- Tindakan pemerintahan
- Perbuatan konkret pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat disengketakan menurut Perma 2/2019.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 2, 3, 49, 97
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 53, 87
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OOD: Pasal 1, 2, 4, 5, 10, 11
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.