Unit 3 dari 11, sekitar 32 menit
Para pihak dan kepentingan
Gugatan di PTUN selalu diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh sebuah keputusan, dan diarahkan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan itu. Penggugat dapat diwakili kuasa, dan orang lain yang berkepentingan dapat masuk sebagai pihak melalui intervensi. Agar gugatan berhasil, penggugat harus menyebut alasan: keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Unit ini membahas siapa yang boleh dan harus menjadi pihak, serta cara menyusun alasan gugatan yang tepat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menentukan siapa penggugat dan tergugat yang tepat dalam sengketa tata usaha negara serta syarat kepentingan penggugat.
- Menjelaskan peran kuasa dan intervensi pihak ketiga dalam perkara PTUN.
- Menguraikan alasan gugatan menurut Pasal 53 ayat (2) UU 5/1986 dengan memakai wewenang dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai ukuran.
Yang dibahas
- Penggugat dan syarat kepentingan
- Tergugat
- Kuasa dan kehadiran para pihak
- Intervensi dan pihak ketiga
- Alasan gugatan: peraturan perundang-undangan
- Alasan gugatan: asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Contoh kasus: Izin penambangan pasir di Desa Karangsari
Contoh soal
Siapa di antara berikut yang paling tepat menjadi penggugat di PTUN terhadap izin pabrik yang mencemari sumur warga?
- A. Dinas Lingkungan Hidup yang tidak sependapat dengan atasannya.
- B. Ibu Dewi, pemilik sumur yang airnya tercemar akibat izin tersebut.
- C. Seorang peneliti yang tinggal di provinsi lain dan hanya menolak industri pada umumnya.
- D. Kepala desa atas nama pemerintah desa demi kepentingan dinasnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat menjadi penggugat di PTUN.
- B. Benar
- Ia orang yang kepentingannya langsung dirugikan oleh keputusan itu.
- C. Kurang tepat
- Tanpa kepentingan yang nyata terdampak, syarat kepentingan belum terpenuhi.
- D. Kurang tepat
- Kepala desa dalam kapasitas jabatan adalah pejabat pemerintahan; ia tidak dapat menggugat keputusan atas nama pemerintah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penggugat
- Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara.
- Tergugat
- Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang digugat.
- Point d'intérêt, point d'action
- Adagium bahwa tanpa kepentingan yang nyata tidak ada hak menggugat.
- Intervensi
- Masuknya orang berkepentingan ke dalam sengketa yang sedang berjalan.
- Mandat
- Pelimpahan kewenangan dengan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.
- Asas-asas umum pemerintahan yang baik
- Prinsip acuan penggunaan wewenang pejabat, antara lain kecermatan dan keterbukaan.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 4, 53, 54, 56, 57, 58, 83
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 1, 10, 17, 18
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.