Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Setelah selesai, kamu mampu menentukan sengketa yang menjadi kewenangan PTUN, menyusun gugatan dengan memperhatikan upaya administratif dan tenggang waktu, serta menjelaskan pembuktian, putusan, dan eksekusinya.
11 unit · semester 4–5
Sebaiknya pelajari dulu: Hukum Administrasi Negara
Gratis untuk mulai. Masuk dengan akun Google.
Daftar unit
Unit 2
KTUN (Pasal 1 angka 9 UU 51/2009) dan pengecualiannya (Pasal 2); perluasan makna KTUN (Pasal 87 UU 30/2014); tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Perma 2/2019).
Masuk untuk mulaiUnit 6
rapat permusyawaratan/dismissal (Pasal 62) dan pemeriksaan persiapan (Pasal 63).
Masuk untuk mulaiUnit 7
Acara pemeriksaan dan penundaan
acara biasa dan cepat; penundaan pelaksanaan KTUN (Pasal 67).
Masuk untuk mulaiUnit 11
pelaksanaan putusan (Pasal 116) dan masalah kepatuhan; sengketa informasi publik, pengadaan tanah, proses pemilu, keputusan fiktif.
Masuk untuk mulai
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUNteks resmi ↗
- UU 9/2004 perubahan PTUNteks resmi ↗
- UU 51/2009 perubahan PTUNteks resmi ↗
- UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publikteks resmi ↗
- UU 2/2012 Pengadaan Tanahteks resmi ↗
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahanteks resmi ↗
- UU 7/2017 Pemiluteks resmi ↗
- UU 6/2023 Cipta Kerjateks resmi ↗
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratifteks resmi ↗
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OODteks resmi ↗
Teks resmi di Justisio.