Unit 8 dari 11, sekitar 40 menit
Pembuktian
Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengikuti pola perdata yang kaku. Hakim aktif: ia menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang menanggung beban pembuktian, dan bagaimana bukti dinilai. Kebebasan itu dibatasi oleh daftar lima alat bukti dalam Pasal 100, yang diperluas dengan bukti elektronik oleh UU 11/2008 dan, menurut pedoman Mahkamah Agung, dengan bukti ilmiah, dan oleh syarat minimal dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim menurut Pasal 107. Karena itu pembuktian disebut bebas terbatas. Unit ini membahas tiap alat bukti, cara memeriksanya, dan cara hakim membagi beban pembuktian dalam gugatan terhadap keputusan pejabat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan lima alat bukti dalam sengketa tata usaha negara dan keadaan yang tidak perlu dibuktikan.
- Menguraikan kewenangan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian.
- Menerapkan syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim pada contoh sengketa.
Yang dibahas
- Mengapa pembuktian di PTUN berbeda
- Lima alat bukti dan hal yang tidak perlu dibuktikan
- Surat sebagai alat bukti dan pemeriksaan dokumen
- Keterangan saksi dan keterangan ahli
- Pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim
- Beban pembuktian, penilaian, dan syarat dua alat bukti
- Contoh kasus: Pencabutan izin usaha kos-kosan
Contoh soal
Mengapa hakim PTUN diberi kewenangan menentukan apa yang harus dibuktikan menurut Pasal 107?
- A. Karena penggugat dalam sengketa tata usaha negara tidak perlu membuktikan apa pun.
- B. Karena para pihak tidak setara dan hakim perlu mencari kebenaran materiil atas keputusan yang digugat.
- C. Karena alat bukti di PTUN tidak dibatasi oleh undang-undang.
- D. Karena putusan PTUN cukup didasarkan pada satu alat bukti yang meyakinkan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penggugat tetap berkepentingan membuktikan dalilnya; hakim hanya menentukan pembagian beban, bukan membebaskan penggugat.
- B. Benar
- Tergugat memegang dokumen dan proses penerbitan keputusan, sehingga hakim aktif menyeimbangkan kedudukan dan menggali kebenaran.
- C. Kurang tepat
- Alat bukti dibatasi pada jenis yang ditentukan peraturan, terutama lima jenis dalam Pasal 100; kebebasan hakim terbatas.
- D. Kurang tepat
- Pasal 107 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pembuktian bebas terbatas
- Sistem ketika hakim bebas membagi beban dan menilai bukti, tetapi terikat pada daftar alat bukti dan syarat dua alat bukti.
- Fakta notoir
- Keadaan yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan.
- Akta otentik
- Surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- Keterangan ahli
- Pendapat yang diberikan di bawah sumpah di persidangan menurut pengalaman dan pengetahuan ahli.
- Pengetahuan hakim
- Hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh hakim.
- Beban pembuktian
- Tanggung jawab suatu pihak membuktikan hal tertentu yang ditentukan hakim.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 85, 88, 93, 109
- UU 11/2008 ITE: Pasal 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.