Unit 11 dari 11, sekitar 40 menit
Eksekusi dan sengketa khusus
Putusan PTUN baru dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap. Bila yang diperintahkan adalah pencabutan keputusan, keputusan itu otomatis kehilangan kekuatan setelah enam puluh hari kerja tergugat tidak mencabutnya. Bila yang diperintahkan adalah penerbitan keputusan baru, penggugat dapat meminta ketua pengadilan memerintahkan tergugat setelah sembilan puluh hari kerja, dan ketidakpatuhan berujung uang paksa, sanksi administratif, pengumuman di media, dan pelaporan kepada Presiden serta lembaga perwakilan. Unit ini juga membahas keputusan fiktif serta tiga sengketa khusus: informasi publik, pengadaan tanah, dan proses pemilu.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tahapan pelaksanaan putusan PTUN dan upaya paksa terhadap pejabat yang tidak patuh menurut Pasal 116 UU 5/1986.
- Membedakan keputusan fiktif negatif (Pasal 3 UU 5/1986) dari ketentuan fiktif positif dalam UU 30/2014.
- Menentukan peradilan dan tenggang waktu pada sengketa informasi publik, pengadaan tanah, dan proses pemilu.
Yang dibahas
- Awal pelaksanaan dan pengawasan putusan
- Eksekusi atas kewajiban pencabutan keputusan
- Eksekusi atas penerbitan keputusan baru dan upaya paksa
- Perubahan keadaan dan keputusan fiktif
- Sengketa informasi publik dan pengadaan tanah
- Sengketa proses pemilu di PTUN
- Contoh kasus: Putusan yang tidak dilaksanakan oleh kepala dinas
Contoh soal
Siapa yang mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak menurut Pasal 116 ayat (1) UU 5/1986?
- A. Penggugat sendiri kepada tergugat.
- B. Mahkamah Agung kepada tergugat saja.
- C. Panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan tingkat pertama, dengan surat tercatat.
- D. Kuasa hukum penggugat melalui juru sita.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengiriman dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh penggugat.
- B. Kurang tepat
- Pasal 116 ayat (1) menunjuk panitera pengadilan tingkat pertama.
- C. Benar
- Itulah rumusan Pasal 116 ayat (1).
- D. Kurang tepat
- Pasal 116 tidak menugaskan kuasa hukum atau juru sita.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Eksekusi
- Tahap pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Uang paksa
- Sejumlah uang yang dibebankan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan, ditetapkan dalam amar.
- Keputusan fiktif negatif
- Sikap diam pejabat yang dianggap penolakan menurut Pasal 3 UU 5/1986.
- Fiktif positif
- Konstruksi bahwa permohonan dianggap dikabulkan secara hukum bila pejabat diam dalam batas waktu.
- Ajudikasi
- Penyelesaian sengketa informasi publik melalui putusan Komisi Informasi.
- Penetapan lokasi
- Keputusan pejabat yang menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 115, 116, 117, 119, 3, 97
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 53
- UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 47, 48
- UU 2/2012 Pengadaan Tanah: Pasal 23, 38
- UU 7/2017 Pemilu: Pasal 469, 470, 471, 472
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.