Unit 10 dari 11, sekitar 40 menit
Upaya hukum
Pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memohon banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam empat belas hari setelah putusan diberitahukan secara sah. Putusan tingkat terakhir dapat dikasasi ke Mahkamah Agung menurut UU 14/1985, kecuali perkara yang dibatasi undang-undang itu, misalnya gugatan atas keputusan pejabat daerah yang jangkauannya hanya di wilayah daerahnya, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali. Tidak semua putusan dapat diupayakan hukum: putusan perlawanan atas penetapan dismissal dan putusan tidak diterima setelah pemeriksaan persiapan tertutup, dan sengketa tertentu punya jalur dan batas waktu sendiri. Unit ini menguraikan tiap jalur dan kapan ia dipakai.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dari upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dalam perkara tata usaha negara.
- Menyebutkan tenggang waktu dan tata cara permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Menentukan jalur upaya hukum yang tepat pada sengketa dengan hukum acara khusus.
Yang dibahas
- Peta upaya hukum di PTUN
- Permohonan banding
- Pemeriksaan di tingkat banding
- Kasasi ke Mahkamah Agung
- Peninjauan kembali
- Jalur upaya hukum khusus
- Contoh kasus: Banding dan kasasi atas pencabutan izin angkutan laut
Contoh soal
Manakah yang termasuk upaya hukum luar biasa dalam perkara tata usaha negara?
- A. Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- B. Kasasi ke Mahkamah Agung.
- C. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- D. Perlawanan terhadap penetapan dismissal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Banding adalah upaya hukum biasa yang menunda berkekuatan hukum tetap.
- B. Kurang tepat
- Kasasi juga upaya hukum biasa.
- C. Benar
- Pasal 132 UU 5/1986 mengatur peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- D. Kurang tepat
- Perlawanan adalah mekanisme di pengadilan yang sama dan putusannya tidak dapat diupayakan hukum menurut Pasal 62 ayat (6).
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Upaya hukum biasa
- Jalan perlawanan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, yaitu banding dan kasasi.
- Banding
- Permohonan pemeriksaan ulang putusan pengadilan pertama oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Kasasi
- Permohonan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan karena tidak berwenang, salah menerapkan hukum, atau lalai memenuhi syarat.
- Memori kasasi
- Dokumen alasan kasasi yang wajib disampaikan pemohon dalam empat belas hari setelah permohonan dicatat.
- Peninjauan kembali
- Upaya hukum luar biasa terhadap putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan terbatas.
- Final dan mengikat
- Sifat putusan yang tidak dapat diupayakan hukum lagi.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 51, 115, 62, 63, 98, 128
- UU 14/1985 MA: Pasal 30, 45A, 77, 46, 47, 66, 67, 69, 44
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 21
- UU 2/2012 Pengadaan Tanah: Pasal 23
- UU 7/2017 Pemilu: Pasal 471
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.