Unit 5 dari 11, sekitar 34 menit
Tenggang waktu
Gugatan ke PTUN hanya dapat diajukan dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan menurut Pasal 55 UU 5/1986. Titik awal berbeda untuk orang yang dituju keputusan, pihak ketiga yang baru mengetahui, keputusan yang tidak dikeluarkan pejabat (fiktif), dan keputusan hasil upaya administratif, yang menurut Perma 6/2018 dihitung dalam hari kerja. Gugatan yang lewat waktu dapat dinyatakan tidak diterima, baik pada rapat permusyawaratan maupun lewat eksepsi tergugat. Karena itu tanggal penerimaan harus dicatat dan batas akhir dihitung sejak awal.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN dan alasan adanya batas itu.
- Menghitung batas akhir gugatan dengan menentukan titik awal yang tepat pada keputusan biasa, keputusan fiktif, dan keputusan setelah upaya administratif.
- Menilai akibat gugatan yang lewat waktu pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan eksepsi.
Yang dibahas
- Mengapa gugatan dibatasi waktu
- Titik awal: diterima atau diumumkan
- Menghitung 90 hari
- Keputusan fiktif dan tenggangnya
- Setelah upaya administratif dan tindakan pemerintahan
- Akibat keterlambatan dan cara mengamankan waktu
- Contoh kasus: Surat izin yang diterima terlambat didaftarkan
Contoh soal
Apa yang diatur Pasal 55 UU 5/1986?
- A. Batas waktu hakim memutus perkara PTUN.
- B. Gugatan dapat diajukan hanya dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.
- C. Batas waktu pejabat menyelesaikan keberatan.
- D. Batas waktu banding atas putusan PTUN.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 55 mengatur waktu mengajukan gugatan, bukan waktu memutus.
- B. Benar
- Ini bunyi Pasal 55 UU 5/1986.
- C. Kurang tepat
- Tenggang keberatan diatur UU 30/2014, bukan Pasal 55.
- D. Kurang tepat
- Banding atas putusan diatur pasal lain pada unit upaya hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Tenggang waktu gugatan
- Batas waktu mengajukan gugatan ke PTUN, 90 hari menurut aturan umum.
- Hari nol
- Tanggal penerimaan keputusan yang tidak dihitung, dan hari berikutnya adalah hari pertama.
- Hari kerja
- Hari selain Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi; dipakai Perma 6/2018 dan Perma 2/2019.
- Keputusan fiktif
- Sikap diam pejabat atas permohonan yang oleh hukum dianggap sebagai keputusan.
- Pihak ketiga
- Orang yang dirugikan oleh keputusan tetapi bukan penerimanya.
- Tidak diterima
- Putusan yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal tanpa menilai pokok sengketa.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 55, 3, 62, 77
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 53
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 1, 5
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OOD: Pasal 1, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.