Unit 4 dari 11, sekitar 34 menit
Upaya administratif
Sebelum menggugat ke PTUN, warga lebih dulu harus menempuh upaya administratif bila peraturan memberikannya: keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, lalu banding kepada atasannya. Pasal 48 UU 5/1986 menjadikannya prasyarat kewenangan pengadilan, dan Perma 6/2018 menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang setelah upaya itu ditempuh. UU 30/2014 mengisi kekosongan dengan keberatan 21 hari kerja dan banding 10 hari kerja. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya dapat disaring pada tahap rapat permusyawaratan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum menggugat ke PTUN menurut Pasal 48 UU 5/1986 dan Perma 6/2018.
- Membedakan keberatan dan banding administratif serta tenggang waktunya menurut UU 30/2014.
- Menilai apakah sebuah gugatan terlalu dini atau sudah memenuhi syarat upaya administratif.
Yang dibahas
- Mengapa ada upaya administratif
- Pasal 48 sebagai syarat kewenangan
- Keberatan dan banding menurut UU 30/2014
- Perma 6/2018 dan peraturan dasar
- Tenggang gugatan dan pihak ketiga
- Menilai gugatan: sudah atau belum
- Contoh kasus: Izin yang dicabut tanpa keberatan
Contoh soal
Mana yang paling tepat tentang upaya administratif?
- A. Proses di pengadilan umum sebelum perkara dilimpahkan ke PTUN.
- B. Proses penilaian ulang keputusan atau tindakan di lingkungan pemerintahan, melalui keberatan dan banding.
- C. Gugatan kepada atasan pejabat yang diperiksa hakim PTUN.
- D. Proses yang selalu menunda pelaksanaan keputusan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Upaya administratif dilakukan di lingkungan pemerintahan, bukan di pengadilan.
- B. Benar
- Ini rumusan Pasal 1 angka 7 Perma 6/2018 dan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014.
- C. Kurang tepat
- Banding administratif diperiksa atasan pejabat, bukan hakim.
- D. Kurang tepat
- Pasal 75 ayat (3) UU 30/2014 menyatakan upaya administratif pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Upaya administratif
- Proses penyelesaian sengketa di lingkungan administrasi pemerintahan atas keputusan atau tindakan yang merugikan.
- Keberatan
- Upaya administratif yang diajukan kepada pejabat yang menetapkan keputusan.
- Banding administratif
- Upaya administratif yang diajukan kepada atasan pejabat penetap keputusan.
- Peraturan dasar
- Peraturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan dan mengatur upaya administratif.
- Sengketa administrasi pemerintahan
- Sengketa antara warga dan badan atau pejabat pemerintahan akibat keputusan atau tindakan berdasarkan hukum publik.
- Dianggap dikabulkan
- Akibat hukum bila pejabat tidak menyelesaikan keberatan atau banding tepat waktu.
- Pihak ketiga
- Orang yang bukan penerima langsung keputusan tetapi dirugikan olehnya.
Dasar hukum
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 48, 51, 62
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 75, 77, 78, 76
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 1, 2, 3, 4, 5
- Perma 2/2019 Tindakan Pemerintahan dan OOD: Pasal 2
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.