Unit 7 dari 14, sekitar 30 menit
Advokat dan bantuan hukum
KUHAP 2025 menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang membela tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan. Advokat punya hak yang rinci, misalnya mendampingi, berkomunikasi sejak ditangkap, dan meminta salinan berita acara. Ia juga punya kewajiban, termasuk menunjukkan surat kuasa. Bagi yang tidak mampu, negara mewajibkan pejabat memberitahukan hak bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum. Untuk ancaman berat, penunjukan itu wajib walaupun tersangka mampu.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan, hak, dan kewajiban advokat dalam proses pidana menurut KUHAP 2025.
- Menentukan kapan pejabat wajib menunjuk advokat dan kapan hak itu dapat ditolak.
- Membedakan advokat, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum.
Yang dibahas
- Advokat sebagai penegak hukum
- Hak-hak advokat
- Kewajiban advokat dan batas pengawasan
- Bantuan hukum bagi yang tidak mampu
- Kewajiban pejabat menunjuk advokat
- Contoh kasus: Pemeriksaan tersangka pencurian dengan pemberatan
Contoh soal
Advokat Bima menyatakan di luar sidang kepada wartawan, sebagai bagian dari pembelaan kliennya, bahwa penyidik salah menerapkan pasal. Penyidik menuntutnya secara pidana. Bagaimana kedudukan Bima menurut Pasal 149 KUHAP 2025?
- A. Tidak dilindungi karena imunitas hanya berlaku di ruang sidang.
- B. Dilindungi sepanjang ia bertindak dalam tugas profesi dengan iktikad baik untuk pembelaan klien.
- C. Dilindungi tanpa syarat karena advokat tidak pernah dapat dituntut.
- D. Tidak dilindungi karena advokat bukan penegak hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ayat (2) menyebut pembelaan "di dalam atau di luar pengadilan", sehingga tempat bukan penentu.
- B. Benar
- Itulah tiga unsur imunitas profesi dalam Pasal 149 ayat (2).
- C. Kurang tepat
- Perlindungan bersyarat: harus ada iktikad baik dan tujuan pembelaan.
- D. Kurang tepat
- Ayat (1) justru menyatakan advokat berstatus penegak hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Advokat
- Orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan berstatus penegak hukum menurut KUHAP 2025.
- Imunitas profesi
- Perlindungan advokat dari tuntutan perdata dan pidana atas tugas yang dijalankan dengan iktikad baik.
- Bantuan hukum
- Jasa hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin menurut UU 16/2011.
- Pemberi bantuan hukum
- Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat undang-undang.
- Surat kuasa
- Dokumen yang menyebut jelas tindakan hukum yang dikuasakan kepada advokat.
- Berita acara penolakan
- Bukti tertulis bahwa seseorang menolak didampingi advokat.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 1
- UU 18/2003 Advokat: Pasal 19, 5, 16, 22
- UU 16/2011 Bantuan Hukum: Pasal 5, 9, 1, 8, 4, 14, 12, 20
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.