Unit 8 dari 14, sekitar 35 menit
Praperadilan dan kewenangan mengadili
Praperadilan adalah pengujian cepat oleh hakim tunggal pengadilan negeri atas tindakan penegak hukum, seperti upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi, dan penyitaan yang tidak terkait perkara. KUHAP 2025 membatasi pemohon, melarang pengajuan berulang untuk hal yang sama, dan menetapkan putusan dalam tujuh hari. Pembahasan kemudian beralih ke kewenangan mengadili: pengadilan negeri menurut tempat tindak pidana, pengadilan tinggi untuk banding, Mahkamah Agung untuk kasasi dan peninjauan kembali, serta pengadilan umum atau militer untuk perkara koneksitas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan objek, pemohon, dan acara praperadilan menurut KUHAP 2025.
- Menentukan pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara pidana, baik secara relatif maupun bertingkat.
- Menjelaskan koneksitas dan susunan majelis hakimnya.
Yang dibahas
- Apa itu praperadilan
- Upaya paksa dan penghentian perkara sebagai objek
- Siapa yang boleh mengajukan
- Acara dan akibat putusan praperadilan
- Kewenangan mengadili pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung
- Koneksitas
- Contoh kasus: Penahanan tanpa izin dan penentuan pengadilan
Contoh soal
Manakah yang termasuk objek praperadilan menurut Pasal 158 KUHAP 2025?
- A. Pembuktian kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.
- B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- C. Besarnya pidana yang pantas dijatuhkan.
- D. Keabsahan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pokok perkara yang diperiksa pengadilan biasa, bukan praperadilan.
- B. Benar
- Itu huruf b Pasal 158.
- C. Kurang tepat
- Penjatuhan pidana adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara.
- D. Kurang tepat
- Pasal 158 hanya memberi wewenang kepada pengadilan negeri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Praperadilan
- Pemeriksaan oleh hakim tunggal pengadilan negeri atas sahnya tindakan penegak hukum tertentu.
- Upaya paksa
- Tindakan penegak hukum yang membatasi hak seseorang, seperti penangkapan dan penyitaan.
- Termohon
- Pejabat yang tindakannya diuji dalam praperadilan.
- Kewenangan relatif
- Pembagian wewenang antarpengadilan sejenis menurut daerah hukum.
- Koneksitas
- Perkara pidana yang dilakukan bersama oleh pelaku peradilan umum dan peradilan militer.
- Oditur militer
- Penuntut dalam lingkungan peradilan militer.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 196, 197, 1, 89, 111, 166, 167, 206, 198, 199, 171
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.