Unit 14 dari 14, sekitar 30 menit

Korporasi, pelaksanaan putusan, peradilan digital

KUHAP 2025 memberi tempat tersendiri bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana: korporasi dan penanggung jawabnya dapat dimintai pertanggungjawaban, dipanggil, didakwa dengan identitas khusus, dan bahkan menempuh perjanjian penundaan penuntutan. Pidana pokok korporasi adalah denda, dan harta korporasi dapat disita serta dilelang bila denda tidak dibayar. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakannya, diawasi hakim pengawas dan pengamat. Seluruh proses ditopang sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana korporasi diperiksa, didakwa, dan dipidana menurut KUHAP 2025.
  • Menguraikan pelaksanaan putusan oleh jaksa, termasuk denda, perampasan, dan pidana nonpenjara.
  • Menjelaskan peran hakim pengawas dan pengamat serta sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.

Yang dibahas

  1. Pertanggungjawaban korporasi dan penanggung jawab
  2. Pemeriksaan korporasi dan upaya paksa
  3. Perjanjian penundaan penuntutan
  4. Pidana korporasi dan pelaksanaannya
  5. Pelaksanaan putusan oleh jaksa
  6. Hakim pengawas dan pengamat serta peradilan digital
  7. Contoh kasus: Korporasi didakwa mencemari lingkungan

Contoh soal

Siapa yang termasuk penanggung jawab korporasi menurut Pasal 326 ayat (2) KUHAP 2025?

  1. A. Hanya direktur utama.
  2. B. Semua karyawan korporasi.
  3. C. Pengurus yang memiliki jabatan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
  4. D. Hanya pemegang saham minoritas.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Ayat (2) menyebut empat kategori, tidak hanya direktur.
B. Kurang tepat
Penanggung jawab dibatasi pada pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
C. Benar
Itulah isi ayat (2).
D. Kurang tepat
Pasal tidak menyebut pemegang saham minoritas.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Korporasi
Badan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bersama penanggung jawabnya menurut KUHAP 2025.
Penanggung jawab korporasi
Pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
Perjanjian Penundaan Penuntutan
Kesepakatan penuntut umum dengan korporasi yang ditunda penuntutannya dengan syarat dan disahkan pengadilan.
Mutatis mutandis
Berlaku dengan penyesuaian seperlunya.
Hakim pengawas dan pengamat
Hakim yang mengawasi pelaksanaan putusan dan mengamati pemidanaan.
Pembimbing kemasyarakatan
Petugas yang membina terpidana, terutama pada pidana nonpenjara.
Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi
Sistem elektronik terpadu untuk seluruh tahap peradilan pidana.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.