Unit 13 dari 14, sekitar 30 menit

Upaya hukum

Upaya hukum memberi kesempatan menguji putusan yang dianggap keliru. KUHAP 2025 mengatur banding ke pengadilan tinggi dalam tujuh hari, kasasi ke Mahkamah Agung dalam empat belas hari dengan batasan putusan yang tidak dapat dikasasi, kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan berkekuatan hukum tetap. Kasasi hanya menilai penerapan hukum, bukan terbukti atau tidaknya perbuatan. Peninjauan kembali dibatasi tiga alasan dan umumnya hanya satu kali.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali beserta syarat dan tenggatnya.
  • Menentukan apakah suatu putusan dapat dikasasi menurut Pasal 299 KUHAP 2025.
  • Menerapkan alasan kasasi dan peninjauan kembali pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Banding
  2. Pemeriksaan di pengadilan tinggi
  3. Kasasi dan putusan yang tidak dapat dikasasi
  4. Pemeriksaan dan putusan kasasi
  5. Kasasi demi kepentingan hukum
  6. Peninjauan kembali
  7. Contoh kasus: Memilih upaya hukum setelah putusan pengadilan negeri

Contoh soal

Jaksa Pur mengajukan permohonan banding tanpa menyerahkan memori banding dalam 7 hari setelah permohonan diajukan. Akibatnya menurut Pasal 289 KUHAP 2025 adalah...

  1. A. bandingnya tetap diperiksa tanpa memori.
  2. B. terdakwa otomatis dibebaskan.
  3. C. permohonan bandingnya gugur.
  4. D. pengadilan tinggi memberi tenggat tambahan 14 hari.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 289 ayat (4) menetapkan akibatnya gugur untuk penuntut umum.
B. Kurang tepat
Gugurnya banding penuntut umum tidak menjadi pembebasan otomatis.
C. Benar
Penuntut umum wajib menyertakan memori banding dan tenggatnya 7 hari.
D. Kurang tepat
Pasal tidak menyebut perpanjangan.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Banding
Permintaan pemeriksaan ulang putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi.
Kasasi
Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atas penerapan hukum dan cara mengadili.
Memori banding atau kasasi
Uraian tertulis alasan permohonan upaya hukum.
Kasasi demi kepentingan hukum
Kasasi oleh Jaksa Agung atas putusan berkekuatan tetap yang tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
Peninjauan kembali
Upaya hukum luar biasa oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.
Judex juris
Pemeriksaan yang terbatas pada penerapan hukum.
Bukti baru
Bukti yang belum diketahui pada saat sidang dan menimbulkan dugaan kuat perubahan hasil.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.