Unit 4 dari 14, sekitar 30 menit
Mekanisme keadilan restoratif
Keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan perkara pidana dengan memulihkan keadaan semula, bukan semata menghukum. KUHAP 2025 mengaturnya dalam Pasal 79 sampai 88: bentuk pemulihan, syarat perkara, pengecualian, cara memulai, serta alur pada setiap tahap. Kesepakatan wajib dilaksanakan dalam 7 hari, dan penghentian perkara dimintakan penetapan ketua pengadilan negeri. Jika kesepakatan gagal, proses pidana berlanjut. Di tingkat pengadilan, Perma 1/2024 memberi pedoman bagi hakim yang mengadili perkara dengan pendekatan ini.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan bentuk pemulihan, syarat, dan pengecualian mekanisme keadilan restoratif menurut KUHAP 2025.
- Menguraikan alur keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.
- Menghubungkan KUHAP 2025 dengan Perma 1/2024 yang menjadi pedoman hakim.
Yang dibahas
- Gagasan dan bentuk pemulihan
- Syarat dan pengecualian
- Cara memulai dan tahapnya
- Penyidikan dan penuntutan
- Sidang pengadilan dan Perma 1/2024
- Contoh kasus: Damai dalam perkara penganiayaan ringan
Contoh soal
Andi telah menyepakati pengembalian barang dan ganti rugi kepada Ratna. Kapan laporan Ratna boleh dicabut menurut KUHAP 2025?
- A. Segera setelah kesepakatan ditandatangani.
- B. Sebelum pelaku mulai melaksanakan kesepakatan, sebagai tanda itikad baik.
- C. Setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan.
- D. Hanya pada saat sidang pertama dimulai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 79 ayat (4) melarang pencabutan sebelum seluruh kesepakatan dipenuhi pelaku.
- B. Kurang tepat
- Urutannya terbalik; pemulihan dilaksanakan lebih dulu, baru laporan dicabut.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 79 ayat (4) KUHAP 2025.
- D. Kurang tepat
- Pencabutan tidak dikaitkan dengan sidang pertama, melainkan dengan terpenuhinya kesepakatan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Keadilan restoratif
- Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengupayakan pemulihan bagi korban dan hubungan para pihak, bukan hanya pembalasan.
- Kesepakatan penyelesaian perkara
- Surat tertulis para pihak dan pejabat penegak hukum yang memuat bentuk pemulihan.
- Penetapan ketua pengadilan negeri
- Persetujuan pengadilan atas penghentian perkara karena keadilan restoratif.
- Konsensualitas
- Asas bahwa kesepakatan lahir dari kehendak bebas para pihak.
- Relasi kuasa
- Hubungan hierarkis atau ketergantungan yang merugikan pihak yang posisinya lebih lemah.
- Perma 1/2024
- Pedoman Mahkamah Agung bagi hakim mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 79, 80, 81, 82, 84, 86, 83, 85, 87, 88, 204, 142, 144, 65, 71
- Perma 1/2024 Keadilan Restoratif: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 476
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.