Unit 3 dari 14, sekitar 30 menit
Penuntutan
Penuntutan adalah tahap ketika perkara hasil penyidikan diputuskan: dibawa ke pengadilan atau dihentikan. Penuntut umum, yaitu jaksa pada Kejaksaan atau lembaga lain yang diberi wewenang undang-undang, menerima berkas, berkoordinasi dengan penyidik, membuat surat dakwaan dalam batas waktu tertentu, dan melimpahkannya ke pengadilan. Uraian perbuatan dalam surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap; jika tidak, dakwaan batal demi hukum. Kewenangan menuntut gugur karena delapan sebab yang disebut undang-undang, dan KUHAP 2025 menambahkan jalur pengakuan bersalah untuk tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun, dengan syarat ketat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan siapa penuntut umum dan apa saja wewenangnya menurut KUHAP 2025.
- Menguraikan isi, syarat sah, dan jangka waktu surat dakwaan serta akibat dakwaan yang cacat.
- Membedakan alasan penghentian penuntutan dan syarat pengakuan bersalah.
Yang dibahas
- Penuntut umum dan wewenangnya
- Dari berkas penyidik ke surat dakwaan
- Isi dan syarat surat dakwaan
- Penghentian penuntutan
- Pengakuan bersalah
- Contoh kasus: Dakwaan dan pengakuan dalam perkara penggelapan
Contoh soal
Seorang jaksa pada KPK menuntut perkara korupsi di pengadilan. Apa dasar kedudukannya sebagai penuntut umum menurut KUHAP 2025?
- A. Ia menuntut atas nama KPK sebagai lembaga yang terpisah dan tidak terkait Jaksa Agung.
- B. Ia berstatus jaksa dan menuntut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.
- C. Ia menuntut atas penunjukan ketua pengadilan negeri.
- D. Ia hanya boleh menuntut jika berkas telah disetujui penyidik Polri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 64 huruf b menyatakan penuntutan oleh lembaga lain dilakukan jaksa atas dasar kuasa Jaksa Agung.
- B. Benar
- Itu bunyi penjelasan Pasal 64 huruf b tentang sistem penuntutan terpadu.
- C. Kurang tepat
- Ketua pengadilan negeri tidak mengangkat penuntut umum.
- D. Kurang tepat
- Penuntut umum berwenang memeriksa berkas dan berkoordinasi, tetapi tidak menunggu persetujuan penyidik Polri.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penuntut umum
- Pejabat Kejaksaan atau lembaga lain yang diberi wewenang undang-undang untuk menuntut dan melaksanakan penetapan hakim.
- Surat dakwaan
- Surat berisi uraian perbuatan dan pasal yang dilanggar, dasar pemeriksaan di sidang.
- Batal demi hukum
- Akibat dakwaan yang uraian perbuatannya tidak memenuhi syarat sehingga dianggap tidak sah.
- Penghentian penuntutan
- Keputusan penuntut umum menghentikan perkara karena gugurnya kewenangan menuntut, dituangkan dalam surat ketetapan.
- Ne bis in idem
- Larangan menuntut orang dua kali atas perkara yang sama setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
- Pengakuan bersalah
- Kesepakatan terdakwa dan penuntut umum atas pengakuan perbuatan dengan persetujuan hakim, dengan syarat ketat.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 64, 65, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 328, 205, 234, 1, 204
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 433, 440, 476, 488
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.