Unit 9 dari 12, sekitar 45 menit
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemerintah menyelenggarakannya melalui empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Persiapan memuat konsultasi publik dan penetapan lokasi oleh gubernur; pelaksanaan memuat inventarisasi, penilaian, musyawarah, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan hak. Pihak yang tidak puas dapat menggugat penetapan lokasi ke pengadilan tata usaha negara atau mengajukan keberatan atas ganti kerugian ke pengadilan negeri. Bila ganti kerugian ditolak, ia dititipkan di pengadilan negeri.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian, asas, dan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Menguraikan cara penetapan lokasi, penilaian dan bentuk ganti kerugian, serta jalur keberatan.
- Menerapkan ketentuan penitipan ganti kerugian dan pelepasan hak pada kasus konkret.
Yang dibahas
- Pengertian, asas, dan siapa pelaksananya
- Objek kepentingan umum dan perencanaan
- Persiapan, konsultasi publik, dan penetapan lokasi
- Pelaksanaan, penilaian, dan bentuk ganti kerugian
- Keberatan, penitipan, dan pelepasan hak
- Penyerahan hasil, tanah pemerintah, dan bank tanah
- Contoh kasus: Jalan tol dan sawah keluarga Prasetyo
Contoh soal
Menurut Pasal 5 UU 2/2012, kapan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya?
- A. Sejak rencana pembangunan diumumkan.
- B. Segera setelah gubernur menetapkan lokasi.
- C. Setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- D. Setelah instansi mulai membangun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengumuman rencana belum menimbulkan kewajiban melepas tanah.
- B. Kurang tepat
- Penetapan lokasi belum cukup; ganti kerugian harus lebih dulu diberikan.
- C. Benar
- Itulah rumusan Pasal 5.
- D. Kurang tepat
- Pembangunan baru dimulai setelah serah terima hasil pengadaan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengadaan tanah
- Kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- Pihak yang berhak
- Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- Konsultasi publik
- Musyawarah antarpihak untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah.
- Penetapan lokasi
- Keputusan gubernur yang menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Ganti kerugian
- Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah.
- Penitipan ganti kerugian
- Penyimpanan ganti kerugian di pengadilan negeri bila pihak yang berhak menolak atau terdapat keadaan tertentu.
- Pelepasan hak
- Pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan.
Dasar hukum
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 18
- UU 2/2012 Pengadaan Tanah: Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 28, 43, 48, 49
- PP 18/2021 Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Sarusun, Pendaftaran Tanah: Pasal 5, 8
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.