Unit 10 dari 12, sekitar 40 menit
Tanah dan tata ruang
Tata ruang menentukan untuk apa suatu ruang boleh dipakai, sedangkan hak atas tanah menentukan siapa yang boleh menguasainya. Keduanya bertemu pada setiap bidang tanah. UU 26/2007 menyusun rencana tata ruang secara berjenjang dari nasional sampai kabupaten dan kota, lalu mengendalikannya lewat zonasi, persetujuan kesesuaian kegiatan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Hak atas tanah tetap dihormati, tetapi penggunaannya harus sesuai rencana. Sebagian tanah juga berada dalam kawasan hutan yang pengukuhan, penggunaan, dan penguasaannya diatur UU 41/1999.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hierarki rencana tata ruang dan hubungannya dengan hak atas tanah menurut UU 26/2007.
- Menguraikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang: zonasi, persetujuan kesesuaian, dan sanksi.
- Menjelaskan status tanah di kawasan hutan, pengukuhannya, dan batas penggunaannya menurut UU 41/1999.
Yang dibahas
- Ruang, tata ruang, dan penataan ruang
- Rencana tata ruang yang berjenjang
- Tata ruang dan hak atas tanah
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Kawasan hutan dan statusnya
- Menggunakan dan menguasai tanah di kawasan hutan
- Contoh kasus: Pabrik di zona pertanian
Contoh soal
Menurut Pasal 1 UU 26/2007, apa yang dimaksud dengan pola ruang?
- A. Susunan pusat permukiman dan jaringan prasarana.
- B. Distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
- C. Proses menentukan dan menetapkan rencana tata ruang.
- D. Upaya mewujudkan tertib tata ruang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu struktur ruang, bukan pola ruang.
- B. Benar
- Itulah rumusan pola ruang.
- C. Kurang tepat
- Itu perencanaan tata ruang.
- D. Kurang tepat
- Itu pengendalian pemanfaatan ruang.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pola ruang
- Distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
- Struktur ruang
- Susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana.
- Rencana tata ruang wilayah
- Rencana umum tata ruang pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota.
- Peraturan zonasi
- Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap zona berdasarkan rencana rinci.
- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang.
- Kawasan hutan
- Wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- Pinjam pakai kawasan hutan
- Cara menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan oleh Pemerintah Pusat dengan pembatasan luas dan waktu.
Dasar hukum
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 14
- UU 26/2007 Penataan Ruang: Pasal 1, 3, 6, 7, 14, 17, 20, 26, 35, 36, 37, 61, 69
- UU 41/1999 Kehutanan: Pasal 4, 6, 15, 38, 50
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.