Unit 11 dari 12, sekitar 28 menit
Sengketa dan konflik pertanahan
Tanah menimbulkan perselisihan karena satu bidang bisa diklaim banyak pihak. Hukum menyediakan beberapa jalur: musyawarah dan mediasi, gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk soal hak, gugatan ke PTUN untuk soal keputusan pejabat seperti sertifikat, dan penyelesaian konflik agraria berdampak luas oleh lembaga reforma agraria. Memilih jalur bergantung pada apa yang dipersoalkan: hubungan antarpihak atau keputusan pejabat. Salah memilih jalur membuat gugatan tidak diterima, dan tenggang waktu terus berjalan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan serta memilih jalur penyelesaian yang tepat.
- Menjelaskan syarat dan tenggang gugatan ke PTUN serta batas kewenangan pengadilan negeri.
- Menguraikan peran lembaga reforma agraria dalam menyelesaikan konflik agraria menurut UU 10/2026.
Yang dibahas
- Sengketa, konflik, dan perkara
- Memilih jalur: perdata atau tata usaha negara
- Jalur PTUN: gugatan terhadap keputusan pertanahan
- Jalur pengadilan negeri dan mediasi
- Lembaga reforma agraria dan konflik agraria
- Pemulihan hak dan perlindungan bagi pejuang hak
- Contoh kasus: Tanah ulayat dan izin usaha yang tumpang tindih
Contoh soal
Puluhan keluarga petani mendapati kebun yang mereka garap turun-temurun terbit sebagai hak guna usaha milik perusahaan. Dampaknya meluas ke penghidupan satu desa. Bagaimana mengkategorikannya?
- A. Sengketa perdata biasa antara dua pihak, tanpa unsur lain.
- B. Konflik agraria, karena ada tumpang tindih penguasaan antara masyarakat dan badan usaha dengan dampak luas.
- C. Perkara pidana, karena tanah yang dipakai tanpa izin.
- D. Bukan sengketa apa pun, karena sudah ada sertifikat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Dampak luas dan hadirnya korporasi berhadapan dengan masyarakat menunjuk pada konflik agraria, bukan sengketa dua pihak.
- B. Benar
- Unsur-unsur Pasal 1 angka 8 UU 10/2026 terpenuhi.
- C. Kurang tepat
- Kategori konflik tidak ditentukan oleh pidana atau tidaknya perbuatan.
- D. Kurang tepat
- Sertifikat tidak menutup kemungkinan adanya konflik atas penguasaan tanah.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Konflik Agraria
- Pertentangan tumpang tindih penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber agraria yang berdampak luas.
- Kompetensi absolut
- Pembagian kewenangan mengadili antarlingkungan peradilan menurut jenis perkara.
- Keputusan Tata Usaha Negara
- Penetapan tertulis pejabat yang konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.
- Mediasi
- Penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu mediator.
- Pemulihan Hak atas Tanah
- Pengembalian atau penggantian hak yang hilang akibat konflik atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Sistem publikasi negatif
- Sistem pendaftaran tanah yang tidak menjamin kebenaran data tetapi melindungi pemegang beritikad baik.
Dasar hukum
- UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria: Pasal 28, 29, 31, 35, 49
- UU 5/1986 PTUN: Pasal 1, 53, 55
- UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan: Pasal 75, 77
- Perma 6/2018 Sengketa setelah Upaya Administratif: Pasal 2, 5
- PP 24/1997 Pendaftaran Tanah: Pasal 32
- Perma 1/2016 Mediasi: Pasal 4
- UU 2/2012 Pengadaan Tanah: Pasal 38
- KUHPerdata: Pasal 1365
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.