Unit 11 dari 12, sekitar 28 menit

Sengketa dan konflik pertanahan

Tanah menimbulkan perselisihan karena satu bidang bisa diklaim banyak pihak. Hukum menyediakan beberapa jalur: musyawarah dan mediasi, gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk soal hak, gugatan ke PTUN untuk soal keputusan pejabat seperti sertifikat, dan penyelesaian konflik agraria berdampak luas oleh lembaga reforma agraria. Memilih jalur bergantung pada apa yang dipersoalkan: hubungan antarpihak atau keputusan pejabat. Salah memilih jalur membuat gugatan tidak diterima, dan tenggang waktu terus berjalan.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan serta memilih jalur penyelesaian yang tepat.
  • Menjelaskan syarat dan tenggang gugatan ke PTUN serta batas kewenangan pengadilan negeri.
  • Menguraikan peran lembaga reforma agraria dalam menyelesaikan konflik agraria menurut UU 10/2026.

Yang dibahas

  1. Sengketa, konflik, dan perkara
  2. Memilih jalur: perdata atau tata usaha negara
  3. Jalur PTUN: gugatan terhadap keputusan pertanahan
  4. Jalur pengadilan negeri dan mediasi
  5. Lembaga reforma agraria dan konflik agraria
  6. Pemulihan hak dan perlindungan bagi pejuang hak
  7. Contoh kasus: Tanah ulayat dan izin usaha yang tumpang tindih

Contoh soal

Puluhan keluarga petani mendapati kebun yang mereka garap turun-temurun terbit sebagai hak guna usaha milik perusahaan. Dampaknya meluas ke penghidupan satu desa. Bagaimana mengkategorikannya?

  1. A. Sengketa perdata biasa antara dua pihak, tanpa unsur lain.
  2. B. Konflik agraria, karena ada tumpang tindih penguasaan antara masyarakat dan badan usaha dengan dampak luas.
  3. C. Perkara pidana, karena tanah yang dipakai tanpa izin.
  4. D. Bukan sengketa apa pun, karena sudah ada sertifikat.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Dampak luas dan hadirnya korporasi berhadapan dengan masyarakat menunjuk pada konflik agraria, bukan sengketa dua pihak.
B. Benar
Unsur-unsur Pasal 1 angka 8 UU 10/2026 terpenuhi.
C. Kurang tepat
Kategori konflik tidak ditentukan oleh pidana atau tidaknya perbuatan.
D. Kurang tepat
Sertifikat tidak menutup kemungkinan adanya konflik atas penguasaan tanah.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Konflik Agraria
Pertentangan tumpang tindih penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber agraria yang berdampak luas.
Kompetensi absolut
Pembagian kewenangan mengadili antarlingkungan peradilan menurut jenis perkara.
Keputusan Tata Usaha Negara
Penetapan tertulis pejabat yang konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum.
Mediasi
Penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu mediator.
Pemulihan Hak atas Tanah
Pengembalian atau penggantian hak yang hilang akibat konflik atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Sistem publikasi negatif
Sistem pendaftaran tanah yang tidak menjamin kebenaran data tetapi melindungi pemegang beritikad baik.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.