Unit 7 dari 12, sekitar 35 menit

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu

Pelanggaran HAM berat masa lalu adalah peristiwa yang terjadi sebelum UU 26/2000 diundangkan pada 23 November 2000. Hukum menyediakan dua jalur. Jalur yudisial berjalan dari penyelidikan Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung, usul DPR, keputusan presiden, sampai Pengadilan HAM ad hoc. Sejak 2026 deliknya dirumuskan di Pasal 598–599 KUHP, tetapi berlaku surutnya tetap mengikuti UU 26/2000, dan tidak ada kedaluwarsa. Jalur non-yudisial berupa komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pengakuan negara, dan pemulihan korban. Kedua jalur saling melengkapi. Praktiknya macet di banyak titik, dan perdebatan tentang keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi masih berlangsung.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan empat pilar keadilan transisional dan menempatkan jalur yudisial serta non-yudisial di Indonesia ke dalamnya.
  • Menelusuri alur penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dari penyelidikan Komnas HAM sampai Pengadilan HAM ad hoc, termasuk dasar berlaku surutnya setelah delik pindah ke KUHP.
  • Menilai kelebihan dan kelemahan KKR, pengakuan negara, dan program pemulihan korban sebagai jalur non-yudisial.

Yang dibahas

  1. Keadilan transisional dan empat pilarnya
  2. Asas legalitas dan berlaku surut setelah delik pindah ke KUHP
  3. Jalur yudisial dari Komnas HAM sampai Pengadilan HAM ad hoc
  4. Praktik jalur yudisial dan perdebatannya
  5. Jalur non-yudisial: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  6. Pengakuan negara, pemulihan korban, dan hubungan kedua jalur
  7. Contoh kasus: Peristiwa Lembah Sirna 1996

Contoh soal

Pemerintah Negara Arunika (fiktif) membayar santunan kepada keluarga korban pembantaian di masa pemerintahan lama, tetapi menolak membuka arsip dan menolak menuntut siapa pun. Keluarga korban menyebut santunan itu "uang tutup mulut". Kritik itu paling tepat dijelaskan dengan gagasan apa?

  1. A. Rekonsiliasi dalam arti sempit sudah tercapai, sehingga tuntutan lain tidak relevan.
  2. B. Pilar keadilan transisional saling bergantung, sehingga pemulihan tanpa kebenaran dan keadilan kehilangan maknanya.
  3. C. Hak atas pemulihan lebih tinggi dari hak atas keadilan, sehingga santunan sudah cukup.
  4. D. Kejahatan itu sudah kedaluwarsa, sehingga hanya santunan yang mungkin.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Rekonsiliasi sempit menyangkut rujuknya pihak yang bersengketa; ia tidak menjawab tuntutan kebenaran dan keadilan korban.
B. Benar
Benar. Ganti rugi yang dipisahkan dari pengungkapan kebenaran dan penuntutan mudah dibaca sebagai pembelian diam korban.
C. Kurang tepat
Keliru. Kerangka PBB tidak menyusun keempat hak secara bertingkat; semuanya dituntut bersama.
D. Kurang tepat
Keliru. Pelanggaran HAM berat lazim dinyatakan tidak mengenal kedaluwarsa, dan fakta tidak menyebut alasan kedaluwarsa.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Keadilan transisional
Cara masyarakat yang keluar dari otoritarianisme atau konflik menangani pelanggaran berat masa lalu melalui kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan.
Pelanggaran HAM berat masa lalu
Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU 26/2000 diundangkan pada 23 November 2000.
Pengadilan HAM ad hoc
Pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk atas usul DPR dengan keputusan presiden untuk peristiwa tertentu sebelum 23 November 2000.
Asas retroaktif
Pemberlakuan hukum pidana terhadap perbuatan yang terjadi sebelum hukum itu dibuat, yang dikecualikan untuk pelanggaran HAM berat.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Lembaga di luar pengadilan yang mengungkap kebenaran tentang pelanggaran masa lalu dan merekomendasikan pemulihan serta rekonsiliasi.
Impunitas
Keadaan ketika pelaku pelanggaran berat tidak dimintai pertanggungjawaban hukum.
Kompensasi
Ganti rugi dari negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu memberi ganti rugi sepenuhnya.
Jalur non-yudisial
Penyelesaian di luar pengadilan pidana, misalnya pengakuan negara, KKR, dan program pemulihan korban.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.