Unit 6 dari 12, sekitar 35 menit
Pelanggaran HAM berat dan pengadilannya
Pelanggaran HAM yang berat hanya dua: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, keduanya dirumuskan di Pasal 598 dan 599 KUHP, dan Pasal 622 ayat (1) KUHP mencabut rumusan lama di Pasal 8, 9, dan 36–40 UU 26/2000. Lembaga dan acaranya tetap di UU 26/2000: Komnas HAM menyelidiki, Jaksa Agung menyidik dan menuntut, Pengadilan HAM dengan hakim ad hoc mengadili. Tanggung jawab komandan dan atasan, tidak berlakunya kedaluwarsa, dan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa sebelum November 2000 juga tetap di UU 26/2000. Pasal 599A KUHP menyerahkan soal berlaku surut kepada UU 26/2000, sehingga perdebatan asas nonretroaktif tetap hidup.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian pelanggaran HAM yang berat dan pembagian aturannya sejak 2026: delik di Pasal 598–599 KUHP, sedangkan lembaga dan acaranya tetap di UU 26/2000.
- Menguraikan unsur genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan, serta tanggung jawab komandan dan atasan, lalu menerapkannya pada kasus.
- Menjelaskan jalannya perkara dari penyelidikan Komnas HAM sampai Pengadilan HAM, termasuk Pengadilan HAM ad hoc dan perdebatan asas berlaku surut.
Yang dibahas
- Dari pelanggaran HAM ke pelanggaran HAM yang berat
- Peta hukum sejak 2 Januari 2026
- Genosida menurut Pasal 598 KUHP
- Tindak pidana terhadap kemanusiaan menurut Pasal 599 KUHP
- Siapa yang bertanggung jawab: pelaku, pembantu, komandan, dan atasan
- Pengadilan HAM dan jalannya perkara
- Pengadilan HAM ad hoc dan asas berlaku surut
- Contoh kasus: Serangan di Kabupaten Lembah Arus
Contoh soal
Seorang petugas lembaga pemasyarakatan memukuli seorang narapidana sampai cacat karena dendam pribadi. Tidak ada pola serupa di tempat lain. Bagaimana kualifikasi peristiwa ini?
- A. Pelanggaran HAM yang berat, karena penyiksaan disebut dalam penjelasan Pasal 104 UU 39/1999.
- B. Tindak pidana dan pelanggaran HAM, tetapi bukan pelanggaran HAM yang berat karena bukan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
- C. Genosida, karena korbannya cacat seumur hidup.
- D. Bukan pelanggaran HAM sama sekali, karena pelakunya bertindak atas dendam pribadi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Penjelasan Pasal 104 hanya contoh lama; UU 26/2000 membatasi pelanggaran HAM berat pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- B. Benar
- Benar. Penyiksaan baru menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan bila dilakukan sebagai bagian dari serangan semacam itu terhadap penduduk sipil.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Genosida mensyaratkan maksud menghancurkan suatu kelompok, bukan beratnya luka satu korban.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Motif pribadi tidak menghapus pelanggaran HAM; aparat yang menganiaya tahanan tetap melanggar hak atas rasa aman.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pelanggaran HAM yang berat
- Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 UU 26/2000, yang kini dirumuskan di Pasal 598 dan 599 KUHP.
- Genosida
- Perbuatan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan salah satu dari lima cara dalam Pasal 598 KUHP.
- Tindak pidana terhadap kemanusiaan
- Perbuatan dalam Pasal 599 KUHP yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang diketahui pelaku.
- Persekusi
- Perampasan hak dasar secara berat terhadap kelompok karena identitas politik, ras, agama, atau dasar diskriminatif lain.
- Tanggung jawab komando
- Pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan yang gagal mencegah, menghentikan, atau menyerahkan bawahan yang melakukan pelanggaran HAM berat.
- Pengendalian efektif
- Kemampuan nyata komandan atau atasan untuk mencegah atau menghukum perbuatan bawahan, bukan sekadar jabatan formal.
- Pengadilan HAM ad hoc
- Pengadilan untuk pelanggaran HAM berat sebelum UU 26/2000, dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR untuk peristiwa tertentu.
- Asas nonretroaktif
- Larangan menuntut atau memidana seseorang atas dasar hukum yang belum ada saat perbuatan dilakukan.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 598, 599, 599A, 622, 187, 136, 1, 3
- UU 26/2000 Pengadilan HAM: Pasal 1, 7, 18, 20, 21, 22, 27, 35, 41, 42, 43, 46, 49, 6, 2, 3, 4, 5, 10, 19, 25, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 44
- UU 39/1999 HAM: Pasal 4, 104, 18
- UUD 1945: Pasal 28I
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidana
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.