Unit 5 dari 12, sekitar 35 menit

UU 39/1999

UU 39/1999 adalah undang-undang induk HAM di Indonesia. Ia lahir pada masa Reformasi, setelah TAP MPR XVII/MPR/1998, dan setahun sebelum HAM masuk ke UUD 1945. Undang-undang ini memuat asas dasar, sepuluh kelompok hak, kewajiban dasar manusia, kewajiban pemerintah, pembatasan, dan Komnas HAM. Pelanggaran HAM menurut undang-undang ini dapat dilakukan siapa saja, termasuk aparat negara, dan dapat terjadi karena kelalaian. Komnas HAM adalah lembaga mandiri dengan lima fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Rekomendasinya tidak memaksa, tetapi kesepakatan mediasinya mengikat dan dapat dieksekusi lewat pengadilan negeri. Pemahaman batas wewenang itu menentukan kapan pengadu sebaiknya memilih Komnas HAM dan kapan jalur pengadilan.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan, susunan, dan pengertian kunci UU 39/1999, termasuk pembedaan pelanggaran HAM dari tindak pidana biasa.
  • Menguraikan kelompok hak, kewajiban dasar manusia, dan hubungan keduanya, lalu menerapkannya pada kasus sederhana.
  • Menganalisis kedudukan, fungsi, dan wewenang Komnas HAM, termasuk syarat pengaduan, kekuatan rekomendasi, dan kekuatan keputusan mediasi.

Yang dibahas

  1. Kedudukan, susunan, dan pengertian kunci
  2. Asas dasar dan peta sepuluh kelompok hak
  3. Hak memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, dan rasa aman
  4. Hak atas kesejahteraan, hak politik, hak wanita, dan hak anak
  5. Kewajiban dasar manusia
  6. Komnas HAM: kedudukan, keanggotaan, dan lima fungsi
  7. Pengaduan, mediasi, dan kekuatan rekomendasi
  8. Contoh kasus: Sengketa lahan PT Sawit Lestari Nusa

Contoh soal

Seorang pegawai kelurahan lalai mencatat kelahiran anak Bu Ratna sehingga anak itu tidak punya akta, padahal semua syarat lengkap. Pengaduan Bu Ratna ke atasan pegawai itu didiamkan selama setahun. Mengapa peristiwa ini dapat memenuhi pengertian pelanggaran HAM dalam Pasal 1 angka 6 UU 39/1999?

  1. A. Karena setiap kesalahan pegawai negeri otomatis merupakan pelanggaran HAM.
  2. B. Karena kelalaian aparat menghalangi hak anak dan pengaduan Bu Ratna tidak memperoleh penyelesaian yang adil.
  3. C. Karena pelanggaran HAM hanya dapat dilakukan oleh aparat negara, bukan oleh orang biasa.
  4. D. Karena pelanggaran HAM selalu memerlukan kesengajaan pelaku.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Kesalahan administrasi yang segera diperbaiki lewat mekanisme yang ada belum tentu pelanggaran HAM.
B. Benar
Benar. Pasal 1 angka 6 mencakup kelalaian dan mensyaratkan tidak adanya penyelesaian hukum yang adil dan benar; keduanya ada di sini.
C. Kurang tepat
Keliru. Pasal 1 angka 6 menyebut seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, jadi orang biasa pun dapat menjadi pelaku.
D. Kurang tepat
Keliru. Rumusan pasal itu justru menyebut perbuatan yang tidak disengaja dan kelalaian.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pelanggaran HAM
Perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang secara melawan hukum mengurangi atau mencabut HAM dan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil.
Diskriminasi
Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar ciri seperti agama, suku, atau jenis kelamin yang berakibat mengurangi atau menghapus HAM.
Kelompok rentan
Kelompok seperti lansia, anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas yang berhak atas perlakuan dan perlindungan lebih.
Kewajiban dasar manusia
Kewajiban yang bila tidak dilaksanakan membuat HAM tidak mungkin terlaksana dan tegak.
Komnas HAM
Lembaga mandiri setingkat lembaga negara lain yang menjalankan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Pemantauan
Fungsi Komnas HAM untuk mengamati pelaksanaan HAM serta mencari data dan fakta tentang dugaan pelanggaran.
Keputusan mediasi
Kesepakatan tertulis hasil mediasi Komnas HAM yang mengikat secara hukum dan dapat dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.
Rekomendasi Komnas HAM
Saran kepada Pemerintah atau DPR untuk menindaklanjuti suatu kasus, tanpa kekuatan eksekusi.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.