Unit 7 dari 12, sekitar 30 menit
Hukum diplomatik dan konsuler
Hukum diplomatik mengatur hubungan antarnegara melalui perwakilan tetap, dan hukum konsuler mengatur pelayanan dan perlindungan warga negara di negara lain. Sumber utamanya adalah Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, yang disahkan Indonesia dengan UU 1/1982. Kekebalan diplomat bertujuan menjamin pelaksanaan tugas, bukan melindungi pelanggar. UU 37/1999 mengatur wewenang Presiden dan Menteri, kekebalan menurut perjanjian, dan kewajiban perwakilan melindungi warga negara. Keadaan ini dicek per 12 November 2026.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan sumber hukum dan fungsi hubungan diplomatik serta wewenang pembukaan hubungan menurut UU 37/1999.
- Membedakan kekebalan dan hak istimewa diplomatik dari kekebalan konsuler yang bersifat fungsional.
- Menerapkan konsep persona non grata dan kewajiban perwakilan Indonesia melindungi warga negara di luar negeri.
Yang dibahas
- Sumber hukum dan fungsi perwakilan diplomatik
- Pembukaan hubungan dan penunjukan duta besar
- Kekebalan dan hak istimewa diplomatik
- Persona non grata dan kewajiban menghormati negara penerima
- Hukum konsuler dan perlindungan warga negara
- Contoh kasus: Penahanan warga negara dan pengusiran atase
Contoh soal
Apa peran UU 1/1982 dalam hukum diplomatik dan konsuler Indonesia?
- A. Mengatur sendiri seluruh isi kekebalan diplomat tanpa merujuk konvensi.
- B. Mengesahkan Konvensi Wina 1961 dan 1963 beserta protokol opsionalnya tentang perolehan kewarganegaraan.
- C. Mengatur kewenangan Presiden menyatakan perang.
- D. Mengesahkan Konvensi Hukum Laut 1982.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undang-undang itu hanya mengesahkan konvensi dan melampirkan naskahnya.
- B. Benar
- Itulah isi Pasal 1 UU 1/1982.
- C. Kurang tepat
- Kewenangan itu berkaitan dengan Pasal 6 UU 37/1999, bukan UU 1/1982.
- D. Kurang tepat
- Konvensi itu disahkan dengan undang-undang lain.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Agrément
- Persetujuan negara penerima atas orang yang akan diangkat sebagai kepala perwakilan diplomatik.
- Persona non grata
- Pernyataan negara penerima bahwa seorang diplomat tidak dapat diterima, sehingga negara pengirim harus menariknya.
- Kekebalan diplomatik
- Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi negara penerima untuk menjamin pelaksanaan tugas.
- Tidak dapat diganggu gugat
- Sifat gedung, arsip, dan pribadi yang tidak boleh dimasuki atau ditangkap oleh aparat negara penerima.
- Pejabat konsuler
- Pejabat perwakilan yang menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan warga negara di negara lain.
- Pemberitahuan konsuler
- Hak orang asing yang ditahan untuk diberi tahu dan menghubungi konsulat negaranya.
- Surat kepercayaan
- Surat dari kepala negara pengirim yang menunjuk kepala perwakilan kepada kepala negara penerima.
Dasar hukum
- UU 1/1982 Konvensi Wina: Pasal 1
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 1, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 8
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.