Unit 8 dari 12, sekitar 30 menit
Hukum perjanjian internasional (pengantar)
Perjanjian internasional adalah sumber hukum internasional yang paling tegas karena dibuat dengan persetujuan tertulis para pihak. UU 24/2000 mendefinisikannya sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur hukum internasional, dibuat tertulis, dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik. Pembuatannya melalui tahap penjajakan sampai penandatanganan, memerlukan surat kuasa, lalu bagi sebagian perjanjian diikuti pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Persyaratan, perubahan, dan berakhirnya perjanjian juga diatur. Keadaan ini dicek per 12 November 2026.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian dan unsur perjanjian internasional menurut UU 24/2000 serta asas pacta sunt servanda.
- Menguraikan tahap pembuatan perjanjian, kebutuhan surat kuasa, dan bentuk pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden.
- Menjelaskan persyaratan, perubahan, dan berakhirnya perjanjian internasional menurut hukum Indonesia.
Yang dibahas
- Pengertian dan unsur perjanjian internasional
- Tahap pembuatan dan surat kuasa
- Cara mengikatkan diri dan pengesahan
- Pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden
- Persyaratan dan pernyataan
- Perubahan dan berakhirnya perjanjian
- Contoh kasus: Konvensi multilateral tentang perlindungan lingkungan laut
Contoh soal
Dokumen manakah yang paling mungkin merupakan perjanjian internasional menurut Pasal 1 angka 1 UU 24/2000?
- A. Kontrak jual beli antara dua perusahaan swasta dari negara berbeda.
- B. Pernyataan lisan seorang menteri pada konferensi pers.
- C. Persetujuan tertulis antarnegara yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
- D. Perjanjian antarnegara yang tunduk pada hukum nasional salah satu pihak saja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Para pihaknya bukan subjek hukum internasional dan hubungannya bukan hukum publik.
- B. Kurang tepat
- Perjanjian internasional harus dibuat secara tertulis.
- C. Benar
- Itulah unsur yang disebut dalam rumusan Pasal 1 angka 1.
- D. Kurang tepat
- Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian internasional
- Perjanjian tertulis yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
- Pacta sunt servanda
- Asas bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik.
- Surat kuasa
- Surat yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menandatangani atau menyatakan persetujuan negara atas perjanjian.
- Ratifikasi
- Pengesahan oleh negara yang ikut menandatangani perjanjian.
- Aksesi
- Pengesahan oleh negara yang tidak ikut menandatangani dan bergabung kemudian.
- Persyaratan
- Pernyataan sepihak negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian multilateral.
- Pernyataan
- Pernyataan sepihak tentang pemahaman atau penafsiran suatu ketentuan tanpa maksud mengubah hak dan kewajiban.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 14
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 13, 14
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.