Unit 4 dari 7, sekitar 30 menit
HPI keluarga
Hukum keluarga adalah tempat HPI paling sering terasa dalam kehidupan sehari-hari: pasangan beda kewarganegaraan menikah, anak lahir dengan dua kewarganegaraan, atau suami istri bercerai di negara yang berbeda. UU 1/1974 mengatur perkawinan campuran pada Pasal 56–62, UU 12/2006 mengatur kewarganegaraan, dan keduanya perlu dibaca bersama kaidah dasar HPI tentang tempat perkawinan, kewarganegaraan, dan forum.
Pelajari unit ini
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan arti perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU 1/1974 beserta syarat dan akibat Pasal 56–62.
- Menerapkan UU 12/2006 pada kewarganegaraan pasangan dan anak, termasuk kewarganegaraan ganda terbatas.
- Menguraikan pertanyaan forum dan hukum yang berlaku dalam perceraian berunsur asing.
Yang dibahas
- Perkawinan campuran menurut UU 1/1974
- Syarat dan tata cara perkawinan campuran di Indonesia
- Perkawinan di luar negeri
- Kewarganegaraan dalam perkawinan campuran
- Anak berkewarganegaraan ganda terbatas
- Perceraian berunsur asing
- Contoh kasus: Pernikahan di Osaka dan anak mereka
Contoh soal
Siapakah yang menikah dalam perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU 1/1974?
- A. Dua warga negara Indonesia yang berbeda agama.
- B. Dua warga negara asing yang menikah di Jakarta.
- C. Seorang WNI dan seorang warga negara asing.
- D. Dua warga negara Indonesia berbeda suku.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Perbedaan hukum bukan karena kewarganegaraan, dan keduanya WNI.
- B. Kurang tepat
- Tidak ada pihak berkewarganegaraan Indonesia.
- C. Benar
- Perbedaan kewarganegaraan dengan satu pihak WNI memenuhi rumusan Pasal 57.
- D. Kurang tepat
- Perbedaan suku tidak menimbulkan hukum yang berlainan karena kewarganegaraan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perkawinan campuran
- Perkawinan antara orang yang tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya WNI dan lainnya warga negara asing.
- Lex loci celebrationis
- Hukum tempat perkawinan dilangsungkan.
- Surat keterangan syarat perkawinan
- Surat bahwa syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak telah dipenuhi.
- Kewarganegaraan ganda terbatas
- Kewarganegaraan ganda anak yang wajib dipilih salah satu setelah berusia 18 tahun atau kawin.
- Pencatatan perkawinan
- Pendaftaran perkawinan pada kantor yang berwenang.
- Perceraian berunsur asing
- Perceraian yang memiliki unsur asing, misalnya beda kewarganegaraan atau tempat tinggal.
Dasar hukum
- UU 23/2006 Adminduk: Pasal 37, 41
- PP 9/1975 pelaksanaan UU Perkawinan: Pasal 20
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 66, 73
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 2, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- UU 12/2006 Kewarganegaraan: Pasal 4, 5, 6, 26
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.