Unit 5 dari 7, sekitar 30 menit
HPI kontrak dan perbuatan melawan hukum
Kontrak dan perbuatan melawan hukum berunsur asing menimbulkan dua pertanyaan yang sering tertukar: pengadilan atau lembaga mana yang berwenang, dan hukum negara mana yang dipakai. Para pihak bebas memilih keduanya dalam batas ketertiban umum dan hukum yang memaksa. Bila tidak memilih, hakim memakai titik taut seperti tempat kontrak dibuat, tempat pelaksanaan, atau pihak yang memberikan prestasi paling khas. Kontrak yang melibatkan pihak Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia, dengan padanan bahasa asing bila ada pihak asing. Untuk perbuatan melawan hukum, titik taut utamanya tempat perbuatan atau akibatnya terjadi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perbedaan pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak berunsur asing.
- Menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak tanpa klausula pilihan hukum dengan titik taut tradisional dan teori prestasi paling khas.
- Menerapkan kewajiban bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak asing dan menganalisis perbuatan melawan hukum berunsur asing.
Yang dibahas
- Kontrak berunsur asing dan dua pertanyaan pokok
- Pilihan hukum dan batasnya
- Pilihan forum dan arbitrase
- Bila tidak ada pilihan hukum
- Bahasa kontrak menurut UU 24/2009
- Perbuatan melawan hukum berunsur asing
- Contoh kasus: Distributor kopi dan klausula yang tidak lengkap
Contoh soal
Pembeli di Rotterdam dan penjual di Surabaya menulis dalam kontrak: "Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya." Klausula ini paling tepat dipahami sebagai ...
- A. pilihan hukum Indonesia sekaligus pilihan forum.
- B. pilihan forum saja, sedangkan hukum yang berlaku masih harus ditentukan.
- C. pilihan hukum saja, sedangkan forum masih terbuka.
- D. klausula batal karena kontraknya berunsur asing.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Klausula hanya menyebut tempat pengadilan; hukum yang berlaku masih perlu ditentukan terpisah.
- B. Benar
- Klausula menunjuk pengadilan yang berwenang, bukan hukum materiil yang dipakai.
- C. Kurang tepat
- Menyebut pengadilan tertentu berarti menyebut forum, bukan hukum.
- D. Kurang tepat
- Unsur asing tidak membatalkan kontrak; para pihak tetap bebas memilih forum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Choice of law
- Pilihan hukum yang mengatur kontrak atau perbuatan hukum berunsur asing.
- Choice of forum
- Pilihan pengadilan atau lembaga arbitrase yang memutus sengketa.
- Lex loci contractus
- Hukum tempat kontrak dibuat.
- Lex loci solutionis
- Hukum tempat kontrak dilaksanakan.
- Most characteristic performance
- Teori yang menunjuk hukum tempat usaha pihak yang memberikan prestasi paling mencirikan kontrak.
- Lex loci delicti commissi
- Hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi.
- Party autonomy
- Kebebasan para pihak menentukan hukum yang berlaku.
Dasar hukum
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1338, 1339, 1365
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 31
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesia: Pasal 26
- UU 30/1999 Arbitrase dan APS: Pasal 56, 34, 3
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.