Unit 10 dari 14, sekitar 30 menit

Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga perbuatan itu pada dasarnya tidak dapat dipidana walaupun rumusan delik terpenuhi. KUHP mengaturnya lewat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan, keadaan darurat, dan pembelaan terpaksa. Pasal 35 menutupnya dengan ketentuan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, yang membuka tempat bagi keadaan lain di luar daftar. Unit ini melatih urutan analisis dan syarat yang harus dipenuhi dalam tiap alasan.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan beda alasan pembenar dan alasan pemaaf serta akibat hukum masing-masing.
  • Menguraikan syarat tiap alasan pembenar dalam Pasal 31 sampai 35 KUHP.
  • Menganalisis kasus dengan memilih alasan pembenar yang tepat dan menguji syaratnya.

Yang dibahas

  1. Beda alasan pembenar dan alasan pemaaf
  2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
  3. Perintah jabatan
  4. Keadaan darurat
  5. Pembelaan terpaksa
  6. Ketiadaan sifat melawan hukum
  7. Contoh kasus: Penjaga toko dan perampok bersenjata

Contoh soal

Apa yang dihapus oleh alasan pembenar?

  1. A. Kesalahan pelaku.
  2. B. Kemampuan pelaku bertanggung jawab.
  3. C. Sifat melawan hukum perbuatan.
  4. D. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Itu yang dihapus alasan pemaaf.
B. Kurang tepat
Itu soal disabilitas dan usia, bukan pembenar.
C. Benar
Pasal 12 ayat (3) menyatakan tindak pidana selalu melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.
D. Kurang tepat
Rumusan tetap ada; yang hilang sifat melawan hukumnya.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Alasan pembenar
Keadaan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan.
Perintah jabatan
Perintah dari pejabat berwenang dalam hubungan hukum publik kepada bawahannya.
Keadaan darurat
Keadaan ketika pelaku memilih di antara kepentingan atau kewajiban yang berbenturan dan tidak dapat dihindari.
Subsidiaritas
Syarat bahwa pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan.
Proporsionalitas
Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima.
Sifat melawan hukum materiil
Penilaian melawan hukum yang memperhatikan nilai dan kepatutan dalam masyarakat, bukan hanya rumusan undang-undang.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.