Unit 11 dari 14, sekitar 28 menit

Korporasi

KUHP Nasional menjadikan korporasi subjek tindak pidana, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Perbuatan korporasi diwujudkan oleh orang: pengurus dengan kedudukan fungsional, orang yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, serta pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat di luar struktur. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila perbuatan itu masih dalam lingkup usahanya dan memenuhi salah satu syarat Pasal 48, misalnya menguntungkan korporasi secara melawan hukum atau dibiarkan. Pertanggungjawaban dikenakan pada korporasi dan dapat juga pada pengurus atau pengendalinya, dan korporasi boleh memakai alasan pembenar dan pemaaf yang berhubungan langsung dengan tindak pidananya.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan bentuk-bentuk korporasi menurut Pasal 45.
  • Menguraikan siapa yang perbuatannya dapat dikaitkan dengan korporasi dan syarat pertanggungjawabannya menurut Pasal 46–48.
  • Menganalisis siapa yang dapat dipidana dan alasan peniadaan pidana yang dapat diajukan korporasi menurut Pasal 49–50.

Yang dibahas

  1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana
  2. Perbuatan orang yang dihitung sebagai perbuatan korporasi
  3. Syarat korporasi dapat dipertanggungjawabkan
  4. Siapa yang dipidana, korporasi, pengurus, atau keduanya
  5. Alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi
  6. Contoh kasus: Limbah pabrik PT Sinar Baja Lestari

Contoh soal

Manakah pernyataan yang paling tepat tentang Pasal 45 KUHP?

  1. A. Hanya badan hukum seperti perseroan terbatas yang dapat menjadi subjek tindak pidana.
  2. B. Korporasi hanya dapat dipidana bila undang-undang khusus menyebutnya secara tegas.
  3. C. Korporasi adalah subjek tindak pidana, termasuk perkumpulan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
  4. D. Hanya pengurus korporasi yang dapat didakwa, sedangkan korporasi hanya menanggung ganti rugi.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Salah. Ayat (2) juga memuat perkumpulan yang tidak berbadan hukum, firma, dan persekutuan komanditer.
B. Kurang tepat
Salah. Itu keadaan di bawah KUHP lama; Pasal 45 ayat (1) kini menjadikan korporasi subjek tindak pidana secara umum.
C. Benar
Benar. Ayat (1) menetapkan korporasi sebagai subjek, dan ayat (2) memperluas cakupannya melampaui badan hukum.
D. Kurang tepat
Salah. Korporasi sendiri dapat didakwa dan dipidana.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Korporasi
Badan hukum atau badan usaha dan perkumpulan, berbadan hukum maupun tidak, yang menurut Pasal 45 menjadi subjek tindak pidana.
Pengurus berkedudukan fungsional
Orang yang memegang jabatan dalam struktur organisasi korporasi sehingga perbuatannya dapat dihitung sebagai perbuatan korporasi.
Pemegang kendali
Orang yang berwenang menentukan atau melaksanakan kebijakan korporasi tanpa perlu otorisasi atasannya.
Pemilik manfaat
Orang yang pada akhirnya menikmati manfaat atau mengendalikan korporasi walaupun tidak tercatat sebagai pengurus.
Hubungan lain
Hubungan selain hubungan kerja tetap, misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara.
Lingkup usaha
Kegiatan yang ditentukan anggaran dasar dan kegiatan yang pada umumnya dilakukan korporasi sejenis.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.